Matanurani, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat yang masih amburadul. Bahkan, KPK sempat menemukan ada kendaraan yang harganya diisi dengan nilai tak wajar dalam LHKPN.
“Pengisian LHKPN lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harga Rp 6 juta,” kata Nawawi, dikutip Selasa (10/12).
Temuan itu sempat membuat KPK bertanya-tanya. Nawawi pun menyoroti aspek kejujuran dalam pengisian LHKPN para pejabat.
Sebagai contoh, Nawawi pernah meminta jajarannya mendalami LHKPN para pejabat di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, KPK mengendus dugaan kejanggalan pengisian LHKPN oleh segelintir pihak di internal MA.
“Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk coba (telusuri) Mahkamah Agung yang sedikit kontroversial dalam pengisiannya. Itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung disinyalir pengisiannya tidak didasarkan pada fakta sebenarnya,” ujar Nawawi.
LHKPN pejabat yang janggal kerap menjadi atensi KPK. Disampaikan Nawawi, pihaknya tak segan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mendalami dugaan kejanggalan LHKPN pejabat.
“Pada pelaporan yang agak janggal, menimbulkan KPK menindaklanjuti dengan observasi lapangan. Jadi jangan kaget bahwa ada beberapa subjek lapor LHKPN yang kami datangi, kami lakukan survei,” tutur Nawawi.
Sebelumnya, Nawawi turut menyoroti LHKPN para pejabat selaku wajib lapor. Menurutnya, masih ada indikasi dugaan suap dan gratifikasi yang terendus dari LHKPN para pejabat.
“Pemeriksaan LHKPN pejabat masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Nawawi menyampaikan, salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, yakni pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Hanya saja, dia menyoroti kebenaran LHKPN para pejabat. “Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.
Oleh sebab itu, Nawawi meminta kementerian maupun lembaga memberi atensi serius terhadap penyampaian LHKPN pejabat. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat ke masyarakat.(Bes).
