Home Nasional Program Sertifikasi Tanah 2018 sudah Mencapai 88,46 Persen

Program Sertifikasi Tanah 2018 sudah Mencapai 88,46 Persen

0
SHARE

Matanurani, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencatat pemerintah telah membagi 6.192.875 lembar sertifikat tanah hingga Oktober 2018. Itu berarti, realisasi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mencapai 88,46 persen dari target 7 juta lembar sertifikat tanah di 2018.

Menteri ATR Sofyan Djalil meyakini dengan capian itu, pembagian sertifikat tanah tahun ini akan melampaui target.”Sesuai target 7 juta sertifikat tanah Insya Allah akan diselesaikan. Bahkan bisa lebih dari 7 juta (sertifikat tanah),” kata Sofyan di kantornya, Kamis (18/10) kemarin.

Sofyan melanjutkan, pemerintah telah membagi sekitar 7,6 juta lembar sertifikat tanah selama tiga tahun sejak 2015. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 7 juta lembar sertifikat tanah.

Dengan demikian, masyarakat menerima kurang lebih 14 juta lembar sertifikat tanah. Tahun depan, pemerintah mematok target 9 juta lembar sertifikat tanah.”Akhir pemerintahan Pak Jokowi kurang lebih 23 juta masyarakat menerima sertifikat tanah,” ujar Sofyan.

Pembagian sertifikat tanah merupakan bagian dari Program Reforma Agraria yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Selain pembagian sertifikat, pemerintah juga memfasilitasi pengukuran tanah warga.

Kendati demikian, Sofyan masih menemukan kendala dalam pembagian sertifikat tanah, salah satunya dalam tahap pra sertifikasi tanah. Menurutnya, masih ada masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk proses pra sertifikasi tanah.

Padahal, pemerintah hanya menggratiskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sofyan mengatakan, beberapa pemerintah daerah (Pemda) ikut andil memberikan solusi atas permasalahan biaya pra sertifikasi tanah itu.

“Pemerintah daerah yang membiayai pra sertifikat. DKI Jakarta misalnya, mereka memberikan hibah ke kami untuk mempercepat sertifikat 100 persen. Tangerang Selatan juga membantu masyarakat untuk biaya pra sertifikat,” ungkapnya. (Cen).
[1:53 PM, 10/19/2018] Pak Simon: 6 Negara Ini Masuk Daftar Pengawasan Mata Uang oleh Amerika Serikat

Matanurani, Washington DC -Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk mengecap China sebagai manipulator mata uang global. Akan tetapi, ia menempatkan Negeri Tirai Bambu sebagai salah satu dari 6 negara yang patut diawasi.

Dalam sebuah laporan kepada Kongres AS, sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia pada Jumat (19/10), Menteri Keuangan Steven Terner Mnuchin menyebut, 6 negara yang dimaksud Trump adalah China, Jerman, India, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss.

Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mengatakan keenam negara tersebut perlu diamati secara cermat, perihal praktik peredaran mata uangnya di dunia internasional, karena memiliki pengaruh besar di perekonomian global.

Menunrutnya, beberapa pemerintah sengaja memanipulasi mata uang dengan mempertahankan nilai tukarnya secara artifisial agar tetap rendah, sehingga barang dan jasa di pasar dunia tetap murah.

“Tapi langkah ini merugikan mitra dagang dan negara lain,” tegas Steven.

Sementara itu, Trump selama kampanye presidensialnya pada tahun 2016, berjanji akan membuktikan bahwa China melakukan manipulasi mata uang. Namun, hingga kini, hal itu belum juga dilakukan.

Ia malah memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang produksi China senilai miliaran dolar Amerika Serikat, untuk mengatasi praktik perdagangan pemicu defisit.

Di sisi lain, Duta Besar China untuk AS, Cui Tiankai, mengatakan Beijing tidak punya pilihan selain menanggapi perang dagang yang dimulai oleh Washington.

“Kami tidak pernah menginginkan perang dagang, tetapi jika seseorang memulai perang melawan kami, maka kami harus menanggapi dan membela kepentingan pribadi,” kata Dubes Cui pada program Fox News Sunday.

Komentar itu datang di tengah meningkatnya ketegangan politik dan ekonomi antara kedua negara, di mana pihak internasional memperingatkan bahwa pertumbuhan global akan terhambat jika perselisihan tidak segera diselesaikan, demikian sebagaimana dikutip dari time, Senin (15/10).

Cui juga sempat dikritik sebagai sosok yang “tidak berdasar” oleh Wakil Presiden AS Mike Pence, ketika membela tudingan bahwa China berupaya mencampuri urusan dalam negeri Washington.

Pence menggenjot retorika dalam pidato 4 Oktober lalu, mengatakan Beijing telah menciptakan “pendekatan ke dalam sendi pemerintah” untuk mempengaruhi opini publik Amerika, termasuk mata-mata, tarif dagang, tindakan pemaksaan dan kampanye propaganda. (Cen).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here