Home Nasional Presiden Ingatkan K/L Untuk Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden Ingatkan K/L Untuk Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk memperbaiki, membenahi, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

Hal itu ia sampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Negara.

Dalam hal itu, Presiden menyoroti masih ada dua K/L yang menerima opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dari BPK. “Dua ini siapa? kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla),” kata Presiden saat memberikan arahan, Senin (4/6).

“Kita sekarang terbuka saja agar di tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi yang TMP, semuanya¬† Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambah dia.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh K/L untuk mengelola keuangan negara dengan tanggungjawab konstitusional. Pasalnya, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Yang namanya uang negara uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” tambah Presiden.

Dalam kesempatan yang sama juga Presiden mengapresiasi kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua dalam penggunaan APBN. Pasalnya, untuk kedua kalinya secara berturut-tutur pemerintah pusat mndapatkan opini WTP dari BPK karena laporan keuangan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sekadar tahu saja, atas pemeriksaan BPK ini dari 88 laporan keuangan K/L terdapat tren peningkatan kualitas opini. Rinciannya, BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (91%) yang meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 74 LKKL (84%).

Kemudian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada enam LKKL yang sebelumnya (pada 2016) sebanyak delapan LKKL. Sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada dua LKKL yang pada tahun sebelumnya (2016) sebanyak enam LKKL.

Presiden juga meminta kepada K/L untuk berkoordinasi terhadap temuan dan rekomendasi BPK. Dalam laporannya, rekomendasi BPK ke pemerintah itu adalah pertama memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan.

Kedua, menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium. Ketiga, membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak Rumah Sakit dan peserta.

Keempat, BPK juga meminta seluruh Menteri/pimpinan lembaga meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP, belanja, persediaan dan bersama DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan. (Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here