Matanurani, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah Kementerian menandatangani implementasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang. Penandatanganan komitmen ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi di Jakarta, 11 hingga 12 Desember 2018.
Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan tandatangan ini sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong implementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. “Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selalatan, Selasa (11/12).
Setelah penandatanganan komitmen oleh para kepala lembaga, secara lebih teknis direktorat jenderal dari tiap kementerian dan lembaga merumuskan dan menyepakati rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan antikorupsi. ”Oleh karena itu janji yang tadi ditandatangani itu, paling tidak kita mempunyai rencana ke depan apa saja yang harus kita lakukan. Nanti saya harapkan teman2 dari deputi pencegahan dan direktorat pelayanan pendidikan pelayanan masyarakat juga akan membuat road map kapan secara bertahap untuk bisa dicapai,” ucap Agus.
Selain lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi, kegaiatan ini juga mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan bersih di setiap jenjang pendidikan.”Dari tata kelola pendidikan yang baik, dapat tercipta lingkungan belajar yang mampu menjadi laboratorium integritas bagi peserta didik,” jelas Agus.
Penandatanganan komitmen ini dilakukan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. (Ind).
