Matanurani, Jakarta – Pencopotan mendadak pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengkritisi kondisi dalam negeri dinilai janggal dan memprihatinkan.
Hal tersebut dikatakan pengamat konstitusi, Defiyan Cori, yang mempertanyakan alasan pemecatan mendadak Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Olvy Andrianita setelah ia menyebut Indonesia tertinggal dibanding Afrika dalam merespon dinamika global.
“Sungguh aneh dan janggal serta miris dan memprihatinkan apabila cara-cara pencopotan pejabat dilakukan dengan mengekang hak asasinya berpendapat,” kata Defiyan dikutip Rabu (2/7).
Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman birokrasi yang membahayakan profesionalisme aparatur negara.
“Jika, hanya sekedar pernyataan analitis yang disampaikan oleh seorang pejabat negara atau pemerintahan dijadikan alasan pembenaran pencopotan, lalu bagaimana dengan para pejabat yang telah terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi namun tetap tidak dicopot dari jajaran kabinet?” sindir alumni Fakultas Ekonomi UGM itu.
Menurutnya, analisa yang disampaikan oleh Olvy atas kurang responsifnya sikap pemerintah Indonesia di tengah percaturan interaksi dunia semestinya menjadi masukan berharga dalam memperbaiki kebijakan dan budaya di birokrasi.
Dalam hal ini Defiyan juga memperingatkan pemerintah akan kehilangan talenta-talenta terbaik dalam negeri jika pencopotan atau penurunan pangkat dan jabatan dilakukan karena masukan kritis.
“Artinya, Negara atau pemerintah akan kehilangan banyak waktu dan personalia terbaik jika terus melakukan penghargaan (rewards) dan hukuman (punishment) dengan sesuka hati (at will) di jajaran birokrasinya,” tuturnya.
Sebagai informasi, Olvy memiliki pengalaman panjang di luar negeri, termasuk sebagai Atase Perdagangan di Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, serta pernah menjabat di KBRI Washington DC dan Vancouver, Kanada.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pejabat Kemendag soal alasan pencopotan Olvy yang sebenarnya. (Rmo).
