Matanurani, Jakarta – Mahkamah Konstitusi menyelamatkan hak penduduk Indonesia dengan memperbolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP-E sebagai syarat untuk mencoblos pada 17 April. Sebelumnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi warga agar dapat menggunakan hak pilih hanya bisa menggunakan KTP-E.
“Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu,” ungkap Ketua Hakim MK Anwar Usman di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Mahkamah, kata hakim I Dewa Gede Palguna, tetap pada keyakinan syarat minimal pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-E. Namun bagi warga yang telah memenuhi syarat memiliki hak pilih dan belum mendapat KTP-E, bisa menggunakan suket perekaman KTP-E.
“Jika syarat memiliki KTP-E tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak lindungi,” kata Palguna.
Para pemohon sebelumnya mengajukan soal syarat pemilih untuk bisa mencoblos selain KTP-E ialah KTP, Paspor, atau identitas lain. Namun, Mahkamah berpandangan penggunaan KTP-E ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya.
“Dalam konteks pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih, maka KTP-E merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Dengan adanya putusan MK tersebut, makin menguatkan legal standing KPU yang sebelumnya mengizinkan suket dipakai di Pemilu 2019 yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.(Mei).
