Home Nasional Manfaatkan Jabatan MenkoPolhukam, Wiranto Kacaukan Hanura

Manfaatkan Jabatan MenkoPolhukam, Wiranto Kacaukan Hanura

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Momentum tahapan pencalegan membuat Partai Hanura bergejolak kembali. Hal itu diduga karena KPU tidak independen dan mandiri dalam bersikap. Bahkan yang lebih mencolok lagi, tanpa persetujuan ketua umum yang sah yaitu Oesman Sapta, data Sipol yang telah sah diverifikasi KPU itu diubah yang diduga dilakukan oleh oknum di KPU. Padahal untuk mengubah data kepengurusan partai di Sipol harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum yang sah. Bukan karena tekanan atau intervensi pihak manapun.

“Saya sangat sesalkan data Sipol untuk kepengurusan di daerah berubah begitu saja tanpa persetujuan ketua umum yang sah, yaitu Oesman Sapta. Mau pakai alasan yang manapun, ketua umum yang sah itu Oesman Sapta karena gugatan fiktif positif Daryatmo ke PTUN telah ditolak dan putusan sudah in kracht,” kata ketua bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulkadir seperti dikutip dari indonesiakoran di Jakarta, Kamis, (5/7) kemarin.

Dodi menduga posisi KPU saat ini sudah tidak mandiri lagi dan sudah terindikasi diintervensi. Hal itu terlihat ketika secara serentak data kepengurusan Partai Hanura di Sipol berganti. Walau belum terbukti dilakukan oleh KPU, tetapi karena itu ada di Web KPU, kata Dodi, tentu atas sepengetahuannya.

“Kami berharap Bawaslu dan DKPP mencermati hal ini. Bagaimana mungkin mereka yang waktu ini diverifikasi dengan semua persyaratannya tiba-tiba diganti dan anehnya lagi ada sudah bergabung di partai lain dimasukan. Agenda apa yang dimainkan ini?” tanya Dodi.

Ketika ditanya apakah ada kaitan dengan adanya Rakortas yang digelar Kemenpolhukam yang dikomandani Wiranto pada tanggal 5 Juli sekitar pukul 15.00 WIB yang khusus membahas soal Partai Hanura, Dodi mensinyalir ada kaitannya. “Ya saya dapat bocoran surat Rakortasnya itu mengundang Menkumham, Ketua KPU dan lainnya untuk membahas Partai Hanura. Saya jadi bingung sendiri, karena kita dulu anggap Wiranto bagian dar solusi atas kemelut ini, ternyata malah kesannya bagian dari masalah. Kesannya menggunakan jabatan untuk agendanya sendiri. Mestinya mau bahas Hanura ya duduk bareng OSO dengan Wiranto, bukan malah gunakan fasilitas negara untuk agenda politik pribadi,” keluh Dodi.

Iya juga mengatakan, hiruk pikuk ini bermula ketika KPU berkirim surat kepada DPP Partai Hanura dengan merujuk surat Menkumham yang ditujukan kepada Pimpinan Hanura. “Jadi aneh, kok KPU berinisiatif kirim surat ke Hanura, berdasarkan surat Menkumham yang ke Hanura juga. Parahnya surat itu dijadikan dasar untuk mengubah pimpinan partai yang sah dan mengubah datanya di Sipol. Itu mengingkari PKPU No. 20 tahun 2018 yang mereka buat sendiri,” kata Dodi.

Untuk itu, Dodi mengingatkan agar KPU kembali independen. Ikuti PKPU yang dibuatnya sendiri kalau kasus perselisihan belum selesai secara hukum maka yang berlaku adalak SK Kemenkumham yang terakhir. “Ini kasus masih banding kok semangat sekali mau eksekusi dan salah lagi caranya. Baca dong Pasal 13 ayat (4) PKPU No. 20 tahun 2018. Semoga saja ini murni karena kelalaian menafsirkan aturan, bukan karena adanya intervensi, baik karena jabatan ataupun karena ada kedekatan kekeluargaan oknum tertentu disana,” ingat Dodi.

Sementara itu, di tempat terpisah, ketua Bapilu DPP Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengakui akibat perubahan data Sipol tanpa ijin ketua umum yang sah yaitu Oesman Sapta telah menimbulkan keresahan di daerah. “Jujur saja, untuk kesekian kalinya Hanura harus dihadapkan pada gelombang besar setelah lolos beberapa kali dari gelombang lainnya. Kami meyakini itu tanda kebesaran Partai Hanura. Hanya saja kami berharap, KPU tetaplah jaga kondisi kondusif agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” harap Pasek yang akrab dipanggil GPS ini.

Ia pun berusaha menjelaskan kepada pengurus di daerah kalau kemungkinan ada kesalahan pemahaman terhadap posisi hukum kepengurusan di KPU. “Saya yakin sebentar lagi pasti diperbaiki. Boleh salah asal tidak sengaja saja. Masak ada orang sudah pindah partai dimasukkan jadi pengurus. Takutnya nanti orang sudah meninggal juga dimasukkan. Kan aneh saja,” katanya. (Iko).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here