Matanurani, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029, diharapkan tidak dijadikan narasi untuk membangun spekulasi politik.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai pernyataan tersebut perlu disikapi serius karena disampaikan di ruang publik saat Budi Arie duduk bersebelahan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, situasi itu berpotensi memunculkan persepsi yang tidak sehat mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam video yang beredar, Budi Arie disebut menyampaikan kepada Jokowi bahwa berdasarkan insting atau feeling-nya, situasi politik saat ini ‘kayaknya enggak sampai 2029’. Dia juga menyebut istilah ‘patahan sejarah’ untuk menggambarkan kemungkinan perubahan politik yang lebih cepat.
Fernando menilai, pernyataan tersebut belum disertai indikator konkret mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang ‘tidak sampai 2029’.
“Seorang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya memahami bahwa komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana sebuah pernyataan dipersepsikan dan apa konsekuensi komunikasinya. Apalagi yang berbicara adalah seorang ketua umum organisasi relawan di hadapan tokoh politik nasional, sementara isu yang dibicarakan menyangkut keberlangsungan pemerintahan Presiden Republik Indonesia,” ujar Fernando dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/8).
Menurutnya, penggunaan istilah feeling ‘tidak sampai 2029’ dan ‘patahan sejarah’ tanpa indikator yang jelas justru membuka ruang spekulasi. Dia juga mengingatkan agar sikap diam Jokowi ketika mendengar pernyataan tersebut tidak ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan.
“Jokowi bisa saja memilih diam karena beliau memang dikenal sebagai pendengar yang baik. Tetapi diamnya Jokowi tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap isi pernyataan tersebut. Justru karena Jokowi hadir di situ, ucapan Budi Arie menjadi jauh lebih mudah digoreng oleh pihak-pihak yang memang tidak menghendaki hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo,” tegasnya.
Hubungan Jokowi dan Prabowo setelah Pemilu 2024 merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dia menilai, transisi kepemimpinan dari Jokowi kepada Prabowo telah berlangsung melalui proses konstitusional.
Karena itu, tokoh-tokoh yang berada di lingkaran relawan Jokowi dinilai semestinya ikut menjaga kesinambungan tersebut, bukan membangun narasi yang dapat dipersepsikan mempertentangkan Jokowi dengan Prabowo.
“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah yang samar, apalagi saat bersama Jokowi, kemudian membiarkan publik menerjemahkannya sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju keruntuhan,” katanya.
Fernando menegaskan, prediksi politik pada dasarnya bukan persoalan selama didasarkan pada data, indikator, dan argumentasi yang dapat diuji. Persoalan muncul ketika prediksi hanya disampaikan sebagai feeling, tetapi kemudian beredar seolah-olah menjadi tanda adanya perubahan politik yang segera terjadi. (Aku).
