Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif.
Baik dari sisi regulasi, dari sisi administrasi, dari sisi penerapan core tax system, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan, maupun dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang perpajakan.
“Dikawal implementasinya supaya terarah dan betul-betul bisa memberikan tendangan yang besar bagi para pelaku usaha, artinya bisa nendang,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Reformasi Perpajakan untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) sore.
Jokowi juga kembali meminta pelaksanaan sejumlah insentif. Insentif pajak dapat memberikan tendangan bagi pelaku usaha dalam peningkatan ekspor dan investasi. “Saya minta agar kebijakan insentif perpajakan diberikan,” terang Jokowi.
Insentif yang didorong antara lain seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan penelitian pengembangan (Litbang) serta di industri padat karya.
Selain perpajakan, ada pula sektor lain yang perlu didorong untuk meningkatkan ekosistem pelaku usaha. Antara lain adalah kualitas infrastruktur, penyederhanaan, dan percepatan perizinan perlu dibenahi.
“Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian regulasi termasuk regulasi di bidang perpajakan,” jelas Jokowi.(Ktn).
