Matanurani, Jakarta – Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menilai, ada sejumlah hal yang membuat Hasto Kristiyanto tetap dipertahankan sebagai sekretaris jenderal PDI-P meski berstatus terdakwa.
Menurut Lili, salah satu faktor yang membuat PDI-P belum menunjuk sekjen baru pengganti Hasto adalah kemungkinan adanya perebutan antarfaksi di internal PDI-P untuk menempati posisi sekjen.
Bisa jadi untuk mengganti atau memberhentikan Pak Hasto terjadi silang pendapat atau pro kontra, termasuk siapa yang pas untuk menempati posisi sekjen tersebut. Ini terkait faksi-faksi yang ada, yang ingin menduduki posisi sekjen tersebut,” kata Lili dikutip Selasa (29/4).
Lili menyebutkan, langkah PDI-P mempertahankan Hasto juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada Hasto dengan tidak menggantinya di tengah jalan.
Ia menduga, posisi sekjen PDI-P baru akan diisi oleh sosok baru pada kongres mendatang demi memberi kesempatan bagi Hasto menuntaskan masa jabatannya sebagai sekjen selama dua periode.
Bisa jadi juga pergantian tersebut nanti pas Kongres PDI-P yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan ke depan sehingga untuk sementara posisi sekjen tetap dipegang Pak Hasto,” kata Lili.
“Ini bagian dari penghormatan Pak Hasto genap menjalankannya dalam periode jabatan, tidak diberhentikan di tengah jalan,” ujar dia.
Lili juga berpandangan, Hasto tetap dipertahankan sebagai sekjen karena PDI-P masih yakin bahwa kasus yang menjerat Hasto adalah bentuk kriminalisasi. dan hingga saat ini, Hasto Kristiyanto masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal partai.
Hal ini diketahui berdasarkan sebuah surat yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2025. Surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah itu terdapat tanda tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di sebelah kiri. Di sebelah kanan, dibubuhkan tanda tangan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal.
Seperti yang diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditahan oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara eks kader PDI Perjuangan, Harun Masiku, pada 20 Februari 2025. (Kps).
