Matanurani, Jakarta – Sejumlah kalangan mengharapkan agar peringatan Hari Tani Nasional tahun ini dijadikan momentum oleh pemerintah untuk kembali kepada sektor pertanian, sekaligus berpihak pada petani nasional.
Untuk itu, segala kebijakan mesti diarahkan untuk memberikan insentif yang memadai bagi perkembangan dunia pertanian, terutama diprioritaskan untuk memacu produktivitas.
Jangan sebaliknya, kebijakan negara justru menekan kehidupan petani, seperti impor pangan yang tidak berdasarkan pada kondisi produksi pertanian nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachma Hartanti, mengemukakan pemerintah harus mendahulukan produksi petani sendiri daripada impor, demi memberi ruang gerak pada hasil produksi petani untuk mengisi pasar.
“Selama ini, masalah yang diderita petani cukup komplit, di samping insentif yang rendah, persoalan lainnya, pasar dikuasai pangan impor. Ini membuat nilai tukar petani (NTP) selalu turun,” ungkap dia, di Jakarta, Senin (24/9).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP dalam setahun terakhir tidak pernah melampaui titik tertinggi pada November 2017 yang sebesar 103,07.
Ini menunjukkan kesejahteraan petani yang tidak kunjung membaik. Rachma menilai kondisi pertanian nasional masih sangat memprihatinkan. Bahkan hingga 2017, defisit perdagangan untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura masih sangat tinggi, masing-masing mencapai 20,2 juta ton dan 1,33 juta ton.
Kondisi ini, menurut dia, dipicu oleh beragam faktor yang intinya produktivitas pertanian belum dijadikan prioritas bagi pemerintah.
“Pembukaan dan konversi lahan produktif secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur dan perkebunan bersifat cash crop terus memperburuk daya saing petani,” jelas dia.
Subsidi yang difokuskan pada penyaluran benih dan pestisida tidak efektif, mengingat benih yang digunakan adalah yang rakus pestisida dan mudah diserang hama, bahkan inisiatif benih tradisional petani tidak didukung oleh pemerintah.
“Hingga saat ini pula dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani terbukti tidak bisa menutup ongkos produksi. Harga pembelian pemerintah masih perlu mengejar harga keekonomian petani,” tegas Rachma.
Untuk itu, IGJ meminta pemerintah melakukan reformasi agraria yang kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas sebagai substitusi impor pangan.
“Yang perlu dipastikan ialah ada kewajiban untuk menyerap produksi petani lokal, khususnya dalam memenuhi produksi industri dengan harga yang wajar. Ini perlu diatur oleh pemerintah supaya daya tawar petani menjadi tinggi di hadapan industri,” kata Rachma. (Koj).
