Matanurani, Jakarta – Penolakan masyarakat terhadap #2019Ganti Presiden dinilai sebagai wujud kesadaran masyarakat berkonstitusi yang sangat tinggi. Pum gerakan itu diduga memiliki motivasi lain di luar jalur konstitusi.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, ada tiga alasan utama mengapa publik memberi reaksi keras menolak #2019GantiPresiden. Pertama, karena gerakan yang diprakarsai oleh Mardani Ali Sera Cs adalah gerakan di luar mekanisme konstitusi, khususnya pasal 8 UUD 1945.
“Kedua, gerakan #2019GantiPresiden tidak didukung dengan alasan objektif dan konstitusional. Karena realitasnya, Presiden Jokowi sendiri tidak berada pada posisi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya,” paparnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/9).
Yang ketiga, imbuh dia, kewenangan mengganti Presiden di tangan MPR dan tidak dapat disubstitusikan kepada siapa pun, dan yang menggantikan jadi Presiden adalah Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla.
Ia menegaskan, semua pihak patut mengapresiasi sikap kritis masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayahnya, sikap masyarakat yang dengan kesadaran tinggi dan partisipatoris berperan serta membantu aparat keamanan mencegah terjadinya konflik sosial, karena masyarakat melihat#2019GantiPresiden berpontensi melahirkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.
“Oleh karena itu masyarakat dengan cara bergotong royong menolak, memblokade dan melarang aktivitas politik dengan hastag #2019GantiPresiden dan hasilnya positif,” tutup Wakil Sekjen Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura ini. (Rmo).
