Matanurani, Jakarta – Dukungan sejumlah kepala daerah kepada Joko Widodo merupakan bentuk pertanggungjawaban moral lantaran tidak berani melawan keinginan masyarakatnya yang juga mendukung Jokowi.
“Dukungan masyarakat yang tinggi kepada Jokowi yang menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk melabuhkan dukungan,” kata Direktur Riset Politica Institute Firman Manan kepada wartawan, Selasa (11/9).
Kedua, sambungnya, mayoritas kepala daerah telah mengetahui kinerja pemerintahan Jokowi. Sebagian besar juga telah mempunyai pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Jokowi yakni saat melaksanakan berbagai proyek-proyek pembangunan yang menjadi program pemerintahan.
“Penilaian terhadap kinerja serta pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama tersebut tentu menjadi bagian dari pertimbangan kepala daerah untuk mendukung Presiden Jokowi,” kata Firman.
Dukungan dari masyarakat dan pemimpin-pemimpin daerah itu merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai negara. Di mana, kandidat petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah teruji memiliki kinerja baik akan mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan pasangan rival Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab yang bukan petahana hanya dapat menyampaikan janji-janji kampanye ke hadapan publik.
Nah, ditilik dari sisi aturan, Firman mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2019. Peraturan KPU 23/2018 bahkan memperbolehkan kepala daerah untuk berkampanye. Syaratnya, sepanjang terdaftar sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, dan cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
“Jadi tidak ada larangan bagi kepala daerah dari sisi aturan,” ujarnya.
Menurut Firman, dukungan kepala daerah kepada capres-cawapres tak otomatis berarti bahwa mereka sudah tak bekerja untuk rakyatnya. Dan yang penting ditekankan memang adalah agar kepala daerah tetap memprioritaskan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Serta tidak memanfaatkan fasilitas negara serta memobilisasi birokrasi selama melakukan kampanye,” imbuhnya.(Rmo).
