Matanurani, Jakarta – Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan, perjalanan suatu bangsa tidak bisa lepas dari aspek ekonomi dan politik.
“Ekonomi dan politik adalah satu mata uang, bahwa apa yang terjadi di bidang politik berkaitan dengan apa yang terjadi di bidang ekonomi,” kata dia dalam keterangannya.
Hal itu disampaikan Boediono di depan 250 orang peserta didik Sespimpti Polri ke-26. Tepatnya, saat menggelar bedah buku berjudul “Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah” di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7).
Dalam kegiatan rangkaian pembelajaran program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017 itu, Boediono menerangkan, ekonomi tersubordinasi oleh politik secara umum. Termasuk perkembangan ekonomi Indonesia sejak jaman VOC sampai sekarang.
“Bahwa tim ekonomi yang mumpuni yang bisa menerjemahkan situasi politik yang stabil ini menjadi program ekonomi yang berkesinambungan adalah hasil dari 30 tahun kestabilan politik,” terangnya.
Kemudian sistem ini, lanjut Boediono, pada akhirnya membuat kesalahan yang akumulatif dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. “Sistem otoriter resikonya adalah ekonomi stabil tetapi tidak dapat dikoreksi dan meledak pada akhirnya,” urainya.
Meski demikian, Boediono berpendapat, pada akhir Orde Baru, politik masih kuat tetapi dipicu oleh krisis finansial.
“Made of democracy world artinya demokrasi yang bermanfaat dan menghasilkan program yang solid dan menghadirkan kemajuan di bidang ekonomi,” lanjutnya.
Pemahaman terhadap ekonomi, tutur Boediono, harus dilakukan secara detail tidak seperti mempelajari ilmu sosial.
“Seorang pengelola negara adalah seseorang pengambil keputusan yang tidak ada seorang anggota keluarganya yang menikmati sepeser pun dari hasil pengambil kebijakan itu,” demikian Boediono.(Rmo).
