Matanurani, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Bangsa dan didukung oleh Lembaga Demografi FEB Ul, Universitas Trilogi, KOSGORO dan PT Semen Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Demografi bertema ‘Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif’, Selasa (29/8).
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, seminar ini bertujuan untuk mendapatkan solusi tepat, efektif dan berkesinambungan bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional khususnya di sektor kepariwisataan, kebaharian dan ekonomi kreatif.
“Cepatnya perubahan demografi di Tanah Air akan membawa Indonesia pada kondisi windows of opportunity, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030,” kata Bambang.
Dalam periode tersebut, lanjutnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi, produktivitas, dan penurunan angka ketergantungan.
“Kondisi tersebut sudah dikenal masyarakat dengan istilah bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pada tahun 2019, kelompok usia produktif akan mencapai besaran 67 persen dari total populasi penduduk dan sebanyak 45 persen dari 67 persen tersebut berusia antara 15-34 tahun. Namun, setelah 2030, angka ketergantungan mulai mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) meningkat,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan, hingga 2045 mendatang, Indonesia sudah menjadi ageing society dengan perkiraan penduduk tua mencapai 12,45 persen dari total penduduk. Perubahan struktur penduduk merupakan peluang untuk memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
“Namun, bonus demografi dapat menjadi bencana demografi jika sumber daya manusia tidak memiliki kualitas baik yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mengoptimalkan perubahan struktur penduduk tersebut,” pungkasnya.(Mer).
