Matanurani, Jakarta – Terus berulangnya kasus korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) jadi sinyal kuat bobroknya lembaga itu. Desakan untuk membubarkan Kemensos pun kembali bermunculan.
“Bubarkan saja. Fungsinya pindahkan ke BNPB atau Kementerian lain,” ujar peneliti kebijakan IDP-LP, Riko Noviantoro, menanggapi penggeledahan kantor yang dipimpin Menteri Sosial Tri Rismaharini oleh KPK, Rabu (24/5).
Menurutnya, tugas strategis Kemensos sebenarnya juga dilakukan kementerian lain. Sebagai contoh pengentasan kemiskinan juga dilakukan kementerian lain, dengan demikian sebetulnya tidak perlu lagi kementerian khusus.
Pada kasus kebencanaan, sambung Riko, ada BNPB yang lebih profesional. Sedangkan pascabencana bisa dilakukan kementerian lain sesuai tupoksinya. Kemudian pemda setempat bisa terlibat.
“Sudah bubarkan saja. Memalukan kementerian seperti itu,” tegas Riko seperti dikutip dari kantor berita rmol.
Rico pun mengingatkan kembali bahwa pada era Presiden Gus Dur, Kemensos sudah pernah dibubarkan. Artinya sejak lama Kemensos ini bermasalah.
Sehingga ia mendesak KPK membongkar luas kasus korupsi di Kemensos. Termasuk pada program lainnya yang berpotensi korupsi.
Ditanya soal amanat konstitusi, Riko menegaskan tidak ada amanat khusus yang menyebutkan harus membentuk Kemensos. Sehingga pesan dalam konstitusi itu bisa diterjemahkan melalui fungsi pada kementerian atau lembaga lain.(Rmo).
