Matanurani, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengkaji 71 usulan proyek pembangunan infrastruktur yang akan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kajian akan dilakukan sekitar dua bulan ke depan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas mengenai akselerasi pembangunan infrastruktur di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12). Ia mengatakan usulan berasal dari berbagai kementerian/lembaga.
“Sejak Juni-Desember 2019, kami menerima 71 usulan PSN baru. Presiden mengatakan akan dilanjutkan usulan dari berbagai pihak ini,” ujar Airlangga kepada awak media.
Airlangga memaparkan proyek yang diusulkan masuk PSN cukup beragam. Mulai dari jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, pasar, moda transportasi, pengolahan sampah dan limbah, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD), hingga bendungan.
“Belum tentu kami terima semua, akan di-screening (diseleksi) dalam dua bulan ini. Proyeknya kami lihat dan panggil dulu. Kalau ada yang perlu, akan kami tambahkan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya melihat skala dan manfaat proyek. Namun, aspek ketersedian pendanaan juga menjadi pertimbangan. Sebab, proyek yang masuk dalam daftar PSN seharusnya bersyarat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema KBPU, pelaksanaan proyek juga bisa melalui kerja sama dengan lembaga donor internasional. Bila cocok, barulah pemerintah memasukan proyek ke PSN.
Apabila penambahan proyek disetujui, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksaan Proyek Strategis Nasional.
“Tentu akan keluarkan Perpres baru nanti, akan kami tambahkan. Tapi program ini butuh KPBU, di luar KPBU itu bukan PSN. Revisi setelah programnya final, mungkin pertengahan tahun depan,” jelasnya.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan pengerjaan PSN ke depan akan dibuat lebih cepat melalui penyatuan undang-undang alias omnibus law dalam rangka kemudahan berusaha. “Salah satunya terkait pengadaan lahan dan perizinan,” tuturnya.
Sementara itu, menurut catatan Airlangga, jumlah PSN yang selesai akan mencapai 88 dari 223 proyek pada Desember 2019. Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun dari total Rp4.183 triliun.
“Yang selesai per Januari-Desember ada 26 proyek. Pada 2016 selesai 20 proyek, 2017 ada 10 proyek, dan 2018 ada 32 proyek,” katanya.
Sedangkan per akhir 2020, ia memperkirakan jumlah PSN yang selesai bisa mencapai 144 proyek dengan nilai Rp815,2 triliun.(Cen).
