Matanurani, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera melakukan pembersihan atau audit total seluruh perkebunan milik BUMN (PTPN I-XIV), guna mengetahui kinerja atau operasional, baik laba ruginya perusahaan plat merah tersebut.
“Kita mendapat informasi, di perusahaan perkebunan milik negara ini, ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya, sehingga perlu dilakukan audit maupun bersih-bersih manajemen,” ujar Rudi Hartono Bangun seperti dikutip dari sib, Kamis (30/6) di Medan.
Ia mencontohkan, adanya masalah di sejumlah PTPN, terkait adanya laporan dugaan anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut digelembungkan dan di-mark-up oleh oknum direksi.
Hal ini bisa terjadi, diduga karena dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak maksimal.
“Dari data dan pengaduan yang kita terima dari lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN, begitu juga tender-tender di perkebunan milik negara tersebut, sarat dengan monopoli ataupun kontraktor peliharaan, sehingga pengusaha UMKM tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” ungkap Rudi.
Rudi berharap kepada Erick Thohir agar terus melanjutkan tekadnya untuk membersihkan seluruh manajemen perkebunan di seluruh Indonesia, agar perusahaan BUMN bisa semakin sehat dan menambah pemasukan bagi kas negara.
Apalagi diketahui, tambahnya, Erick Thohir telah membuktikan janjinya membersihkan manajemen Garuda Indonesia dengan melaporkan sendiri secara langsung ke Jaksa Agung ST Burhanudin, terkait adanya dugaan korupsi di tubuh perusahaan penerbangan dimaksud.
Ditambahkannya, bersih-bersih di tubuh BUMN tersebut sangat mendesak dilakukan. Soalnya banyak oknum direksi di BUMN seperti para raja-raja kecil yang bertindak sesukanya dan lupa jika BUMN itu milik negara dan rakyat Indonesia.
“Pak Erick pernah juga bilang, oknum direksi ini merasa seperti raja-raja kecil, sehingga perlu diaudit dan diperiksa BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Jika ditemukan kerugian negara, saya berharap Jaksa Agung RI segera menyelidiki dan memprosesnya, agar seluruh BUMN bisa kembali sehat,” pungkas Rudi.(Sib).
