Matanurani, Medan – Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) Muniruddin Ritonga, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara segera menambah stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite yang belakangan ini kerap kosong.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut fenomena kekosongan stok bukan kejadian sesekali, melainkan pola yang berulang setiap hari.
Akibatnya, masyarakat yang semula mengandalkan pertalite terpaksa beralih mengisi BBM non-subsidi jenis pertamax dengan harga jauh lebih mahal.
“Kita mendesak Pertamina segera mengatasi ini. Kalau sore hari, itu rata-rata pertalite sudah kosong. Apalagi di Kota Medan, masyarakat kerap berkeluh kesah akan hal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).
Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi merupakan fondasi utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terlebih di tengah mahalnya harga BBM nonsubsidi seperti pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter.
“Harga Pertalite Rp10.000 per liter itu saja sudah terasa berat bagi masyarakat. Apalagi ditambah pertamax yang melambung. Tentu ini menjadi keresahan bagi rakyat apabila mendapatkan pertalite pun sulit,” ucapnya.
Muniruddin menambahkan, pada saat stok tersedia pun masyarakat tetap harus menghadapi persoalan lain, yakni antrean panjang yang mengular di sejumlah titik SPBU Kota Medan. Kondisi ini dinilainya menyita waktu masyarakat secara tidak perlu
“Kadang kalau sudah ngantre panjang, pasti pengendara khususnya roda dua itu bisa antre paling cepat setengah jam. Karena apa? Ya karena keterbatasan itu tadi. Belum lagi para petugas pengisi melewati proses scan barcode hingga kemudian pengisian, tentu itu menjadi faktor waktu yang disita cukup banyak,” tuturnya.
Ia menegaskan, persoalan ketersediaan BBM bersubsidi ini harus segera dituntaskan secara optimal oleh Pertamina. Muniruddin mengingatkan agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut hingga memicu kemarahan masyarakat sebelum akhirnya direspons oleh perusahaan pelat merah tersebut.
“Jangan sampai masyarakat meluapkan amarah terlebih dahulu, baru PT Pertamina bertindak,” tegasnya. (Was).
