Matanurani, Jakarta – Korporitasi pertanian dan petani menjadi hal yang tidak terelakan pada saat orientasi seluruh nilai tambah produk primer pertanian dan pendapatan petani menjadi sasaran kebijakan. Karenanya Badan usaha milik petani menjadi bagian strategis kebijakan pembangunan pertanian mendatang.
“Badan usaha milik petani menjadi bagian strategis kebijakan pembangunan pertanian mendatang,” kata Dewan Pakar DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan dalam diskusi bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bertajuk ‘Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Padi’ di Hotel Mercure, Kerawang, Rabu (12/9).
Menurut Agus sudah banyak pelajaran yang dipakai sebagai sumber peningkatan produktifitas dan pendapatan petani, mulai dari era Bimas, Inmas hingga saat sekarang.
Namun tidak dapat hanya mengandalkan pada perbaikan budidaya atau pasca panen saja. Namun perlu pendekatan yang menyeluruh pada orientasi pemanfaatan semua potensi yang tersedia dalam produk primer pertanian menjadi beragam produk turunannya.
“Peningkatan produktifitas dan pendapatan petani memerlukan pendekatan yang menyeluruh pada orientasi pemanfaatan semua potensi yang tersedia dalam produk primer pertanian menjadi beragam produk turunannya,” pungkas Agus. (Smn).
