Matanurani, Jakarta – Sebanyak 34 juta data paspor penduduk Indonesia atau tepatnya 34.900.867 berhasil dikuasai oleh hacker Bjorka. Bahkan Bjorka menjual data tersebut dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta.
Dari hasil investigasi yang dilakukan perusahaan keamanan siber Vaksincom terhadap 1 juta sampel yang dibagikan Bjorka, data yang bocor tersebut memang mengandung informasi yang hanya dimiliki oleh Ditjen Imigrasi, seperti nomor paspor dan National Identiti Kartu Identitas Masyarakat (NIKIM). Hal ini mengonfirmasi bahwa data tersebut memang milik Imigrasi. Namun dikatakan Alfons, dari 1 juta data sampel yang dibagikan, tidak semuanya valid.
“Dari sampel data yang diberikan sekitar 1 juta, masih banyak juga yang tidak valid karena mengandung data pemegang paspor yangberumur lebih dar 100 tahun,” kata pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya dalam keterangan resminya melalui video, Kamis (6/7).
NIKIM sendiri adalah identitas digital yang akan digunakan untuk pengamanan paspor elektronik pada masa depan. NIKIM akan memuat data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identitas seperti halnya KTP.
“NIKIM ini kemungkinan seperti chip yang terkandung pada e-KTP. Pada paspor ada chip yang memiliki informasi yang bisa dibaca dengan pembaca khusus. Ini untuk identifikasi paspor palsu,” jelasnya.
Alfons mendorong agar dugaan kebocoran data paspor ini diinvestigasi hingga tuntas. Jika ada metode pengelolaan data yang kurang baik dan tidak sesuai standar, segera diperbaiki. Pasalnya kasus kebocoran data bisa berdampak buruk pada sektor pariwisata lantaran Ditjen Imigrasi juga mengelola data wisatawan mancanegara (wisman).
“Andaikan memang pengelolaan data di Imigrasi kurang baik, misalnya siapapun bisa mengakses database, ini harus segera dibenahi. Sebab Imigrasi tidak hanya mengelola data orang Indonesia, tetapi juga mengelola data orang asing,” kata Alfons.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menyampaikan, tim Kemenkominfo sejak Rabu (5/7) malam masih bekerja dan sejauh ini belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga.
“Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” kata Semuel.
Semuel menegaskan, penelusuran dan penyelidikan masih akan terus dilakukan secara mendalam. Kemenkominfo juga melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
“Kemenkominfo akan terus melanjutkan penelusuran dan akan merilis hasil temuan setelah mendapatkan informasi yang lebih detail,” kata Semuel.(Bes).
