Home Ekonomi Menko Perekonomian Gelar Raker Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Menko Perekonomian Gelar Raker Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta  РKementeriaan Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional terkait Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dengan 26 Gubernur.

Turut hadir juga, KSP Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, rapat kerja nasional ini merupakan langkah penting yang perlu dilakukan dan kemudian perlu dilakukan follow up selanjutnya di masing-masing provinsi. Pasalnya setelah dibentuk tim intervensi setiap provinsi, maka kemudian dilakukan sosialisasi dan dialog supaya pelaksanaan apa yang diatur di dalam Perpres mengenai PPTKH bisa berjalan.

“Kita ingin duduk bersama sebelum dimulai prosesnya. Perpres yang mengatur PPTKH ini sudah terbit 2017 dan sebetulnya menetapkan beberapa hal penting. Satu kelembagaan bagaimana menyelesaikan penguasaan tanah, saya tidak mengatakan pemilikan tapi penguasaan,” tuturnya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia melanjutkan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat sudah banyak. Untuk itu telah dibuat mekanisme penyelesaiannya, di mana pemerintah sudah membuat data peta perkiraan mengenai kawasan hutan maupun informasi.

Langkah pertama, mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yang akan bekerja dari kabupaten.

“Jadi yang nanti mengusulkan setelah di data, proses, rundingkan tingkat kabupaten. Hasilnya itu diusulkan ke Gubernur, yang diusulkan itu penguasaan tanah di kawasan hutan. Itu disampaikan Gubernur dan Gubernur sudah bentuk tim,” tuturnya.

Tim ini pun akan evaluasi dan membahasnya setelah itu merekomendasikan ke tim nasional yang dibentuk oleh Perpres PPTKH.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan selama ini tidak selesai-selesai. Begitu banyaknya masalah, membuat Presiden memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait PPTKH.

“Jadi saya memantau melalui dinas kehutanan, jadi tadi sudah ada tim pelaksanaan percepatan di provinsi dan terbentuk di 26 dan ada target penyelesaian 956.966 ha. Jadi saya terima kasih beberapa provinsi sudah sosialisasi di Sumut, Jambi, Sumsel, dan lain-lain,” tuturnya,

Siti mengatakan, dalam komposisinya, hutan untuk produksi mencapai 24% sekira 29 juta, hutan produksi terbatas 26 juta, hutan produksi dan dikonversi 12,8 juta, hutan lindung 29,7 juta, hutan konsentrasi 27 juta.

“Jadi bahan diskusi selama Februari 2017, kami hitung bahwa ternyata dari areal hutan sudah diberikan izin 43 juta hektar, ternyata 95,76% itu izin ke swasta atau perusahaan .Untuk mas 4,14%. Ini kemudian dikoreksi supaya masuk keadilan ekonomi,” tuturnya.(Oke).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here