Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan dengan telah dirilisnya metode terbaru perekaman data produksi beras nasional oleh Badan Pusat Statistik melalui Kerangka Sampeling Area atau KSA, maka perselisihan antarkementerian terkait data produksi beras yang selama ini terus terjadi dapat dihentikan.
Dia menjelaskan, dengan pembaruan metode tersebut, maka akurasi datanya dipastikannya akan mampu membuat kebijakan pemerintah semakin lebih akurat dan tepat waktu. Lantaran, metode tersebut melibatkan berbagai institusi lainnya serta teknologi yang canggih.
“Jadi, selanjutnya kita akan lebih akurat. Paling tidak, pertengkaran perdebatannya bisa hilang, sehingga keputusan itu tidak terlambat,” jelasnya, Rabu (24/10).
Sebagaimana diketahui, metode KSA merupakan hasil gubahan BPS bersama beberapa lembaga seperti misalnya BPPT, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta LAPAN. Ini merupakan sebuah metodologi yang berdasarkan ukuran objektif, menggunakan teknologi terkini, serta transparan dan terbuka sehingga siapapun bisa mengeceknya.
Kemudian, KSA dijadikan metode penghitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
“Artinya, dengan data itu kita melihat kebijakan itu akan lebih tepat dia diambil, karena kita dengan angka produksi sebesar itu, kalaupun ada 2,85 juta ton surplusnya, sebenarnya itu kalau petani nyimpen sedikit saja itu enggak ada di pasar berasnya, susah,” tegasnya.
Sebelum rilisnya data tersebut, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun Badan Urusan Logistik selalu berpolemik terkait perhitungan data produksi beras. Akibatnya, antarkementerian lembaga sering serang kata-kata, ketika keputusan impor beras muncul akibat dari data produksi beras yang belum baku dan tepat. (Viv).
