Home HANURA Hanura Kubu OSO Masih Masalahkan Sikap Kemenko Polhukam

Hanura Kubu OSO Masih Masalahkan Sikap Kemenko Polhukam

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membantah pernyataan pengurus Partai Hanura, bahwa Menko Polhukam Wiranto intervensi KPU dalam konflik internal Hanura. Namun, hal ini tak diterima Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO)-Herry Lontung Siregar.

Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus mengatakan, bantahan Kemenko Polhukam dipandangnya sebagai pernyataan tidak jujur, karena antara dalil-dalil yang dikemukakan dengan fakta-fakta yang dijadikan dasar bantahan tidak sinkron, bahkan telah diputarbalikan fakta-faktanya.

“Informasi yang disampaikan Wiranto dalam surat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, 5 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, berbeda dan bertolak belakang,” ucap Petrus dalam keterangan tertulis, Jumat (13/7).

Di menuturkan, penjelasan Rakortas Menko Polhukam 5 Juli 2018 karena mengimplementasikan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik, jelas tak sesuai. Bahkan dirinya menduga Wiranto menyalahkan hasil Rakortas tersebut.

Sebab, masih kata Petrus, Wiranto yang duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura mengeluarkan surat yang menjelaskan seakan-akan Rakortas telah menyepakati diberlakukannya SK Menkumham Nomor: M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017 yang masih menjadi obyek sengketa di PTUN dan dalam proses banding.

“Wiranto patut diduga telah menyalahgunakan hasil Rakortas Tingkat Menteri, karena telah dijadikan bahan Instruksi Dewan Pembina dan Dewan Penasihat Partai Hanura kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta. Padahal Instruksi seperti itu seharusnya dikeluarkan oleh dan atas nama Menko Polhukam kepada Oesman Sapta, sebagai pihak yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap eksistensi Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2019,” ungkap Petrus.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Jhoni Ginting, mengatakan Rakortas yang diselenggarakan pada 5 Juli 2018 dilakukan dalam rangka implementasi dari tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik.

“Yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan tindak lanjut pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH 01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018. Rakortas ini juga untuk memastikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait dengan penyelenggara Pemilu, mempunyai kesamaan pandangan dan tidak salah tafsir terhadap keputusan PTUN,” ucap Jhoni.(Lip).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here