Matanurani, Jakarta – Marsekal Hadi Tjahjanto menjamin netralitas TNI dalam agenda politik nasional pada masa Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI-AU saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR di Gedung Nusantara ll, Senayan, Jakarta, kemarin (6/12).
“Beliau menjamin netralitas TNI, baik pilkada serentak, pileg, maupun pilpres. Mudah-mudahan, karena harapan kami kepada Panglima TNI sangat besar,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Arsil Tanjung, seusai uji kelayakan dan kepatutan.
Dalam uji kelayakan yang berlangsung tertutup itu, kata Arsil, Hadi bertekad mengutamakan alat utama sistem persenjata (alutsista) TNI dari dalam negeri. Bahkan alumnus AAU 1986 ini menjanjikan porsi mencapai 50%.
Komisi I yang terdiri atas 10 fraksi menyetujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Hadi menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo kepada DPR.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, sebagai pimpinan rapat, menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap calon Panglima TNI yang terdiri atas penyerahan bukti kekayaan, NPWP, bukti SPT Pajak, daftar riwayat hidup, dan surat kesehatan.
Seusai menyetujui Hadi sebagai Panglima TNI, Komisi I menyampaikan tiga catatan.
“Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum, dan diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.
Selain soal netralitas TNI, lanjut Hanafi, Hadi harus meningkatkan kualitas alutsista, terutama keunggulan di udara dan laut.
Itu sesuai misi pemerintahan Jokowi yang ini menjadi poros maritim dunia.
Selain itu, pihaknya mendorong Hadi berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto Indonesia.
Dalam penyampaian visi dan misi, Hadi mengatakan ada lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional.
Salah satunya, kata Hadi, kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara itu telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.
Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China charm offensive.
“Itu membuat Tiongkok bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan,” ungkap mantan Irjen Kemenhan ini.
Saat uji kelayakan, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama KSAD dan KSAL mengantarkan Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri fit and proper test di ruang rapat Komisi I DPR di Gedung Nusantara, Jakarta.(Mei).
