Oleh : Simon Andar
Matanurani, Jakarta – Dunia pendidikan sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendidikan mampu mengangkat produktivitas dan kreativitas peserta didik. Hanya saja, secara umum mutu pendidikan di
Indonesia masih rendah dan perlu segera ditingkatkan dalam menghadapi persaingan global.
“Kalau kita mau melihat tingkat pendidikan penduduk Indonesia, maka pada kelompok usia produktif 15-64 tahun (sekitar 67 persen dari total penduduk) ternyata rata-rata lamanya mengikuti pendidikan hanya lima tahun. Artinya, Sekolah Dasar saja pun mereka tidak lulus. Itulah tantangan bangsa ini ke depan, yaitu bagaimana supaya kita fokus mencari solusi agar mereka diberi pelatihan keterampilan, misalnya melalui vokasi, agar mereka dapat meningkat produktivitas dan kemudian pendapatannya”, kata Benny.
Selanjutnya, menurut Benny, sebagai negara agraris, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor andalan yang melibatkan sekitar 70% dari total penduduk namun rata-rata pendidikan mereka pun masih rendah, lamanya mengikuti pendidikan hanya 5 (lima) tahun atau rata-rata tidak lulus Sekolah Dasar. “Karena itu masalah mutu pendidikan masih menjadi tantangan di sektor pertanian dan perikanan. Memang selama 2 (dua) tahun terakhir, kita telah menyaksikan begitu seriusnya Presiden Jokowi mencari langkah-langkah solutif untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, misalnya melalui Kartu Indonesia Pintar, dana BOS, kesejahteraan guru, sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya.”, ungkap Benny.
Selain itu, menurut Benny, mutu pendidikan itu sangat memerlukan (necessary) sarana dan prasarana, laboratorium, kesejahteraan dan mutu guru/ dosennya, akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, yang semuanya perlu ditingkatkan. Namun, itu semua tidak cukup (insufficient). “Perbaikan yang mendasar harus menyangkut kurikulum dan metode pendidikan. Kurikulum harus berbeda untuk mereka yang akan mencari kerja di industri dan kurikulum untuk menjadi peneliti atau guru dan dosen. Seperti piramida, mereka yang mencari kerja bisa mencapai 90% dari peserta didik atau hanya sekitar 10% yang akan mencadi Guru/ Dosen dan Peneliti. Mereka yang tujuannya mencari kerja tentu yang paling dibutuhkan adalah keterampilan kerja sesuai
kebutuhan industri atau tempat kerja, sedangkan teori harusnya tidak banyak.”, kata Benny.
Jadi, jika memang untuk jadi pekerja, menurut Benny jangan lagi dijejali dengan ilmu pengetahuan, dan teori-teori namun kurikulum itu harus menjadi hal-hal yang praktis. Maka reformasinya ini harus jelas, dan kemudian
metodologi mengajarkannya pun harus jelas juga, supaya apa yang di deliver oleh guru dan dosen itu mendekati 100 persen dapat dipahami dengan mudah.
“Meningkatkan mutu pendidikan tidak akan cukup kalau dengan dana dari APBN yang 20% minimal saja sesuai UUD 1945, tetapi harus melibatkan industri atau dunia usaha. Dan ini yang saat ini sedang giat-giatnya dikerjakan oleh Presiden Jokowi, termasuk dalam rangka mempercepat pengembangan vokasi di berbagai bidang dan di seluruh daerah dengan mengajak dunia usaha.”, tukas Benny.
Benny mencontohkan, negara Jerman yang memiliki sistem pendidikan terbaik di Eropa yang tingkat penganggurannya paling rendah di Eropa yakni di bawah 2 persen. “Mereka tidak terlalu mengutamakan pendidikan gelar akademik atau pendidikan teori, sehingga mayoritas penduduknya dengan mudah mendapat pekerjaan dengan upah yang relatif tinggi. Ekonomi Jerman juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi krisis ekonomi di Eropa. Kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan Industri begitu harmonisnya
sehingga masalah keterbatasan pembiayaan, guru/ dosen, dan sarana/ prasarana laboratorium dapat diatasi. Kita harus menuju kesana. Itulah tantangan dunia pendidikan kita saat ini.”, kata Benny.
