Matanurani, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai belum maksimal menggerakkan ekonomi desa. Padahal, program ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produk petani dan peternak lokal sekaligus mendorong perputaran uang di tingkat desa.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, persoalan utama MBG terletak pada pelaksanaannya yang belum sesuai dengan tujuan awal. Menurutnya, gagasan untuk menggerakkan ekonomi desa melalui program tersebut belum terwujud secara optimal di lapangan.
“Program MBG dari awal disampaikan pada 2024, saya sudah bilang ini program bagus, tetapi pasti pelaksananya tidak bagus, dan itu terjadi,” kata Agus dikutip, Rabu (28/10).
Agus mengatakan, kritik terhadap pelaksanaan MBG sudah disampaikannya sejak program tersebut mulai digulirkan. Ia menilai, janji untuk mendorong perputaran ekonomi desa masih sebatas gagasan karena tidak didukung sistem pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
Menurut Agus, secara konsep, MBG seharusnya menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian desa. Caranya, dapur-dapur MBG menyerap bahan pangan dari koperasi desa, petani, peternak, serta pelaku usaha lokal di sekitar sekolah penerima manfaat.
Namun, ia menilai, konsep tersebut tidak didukung kajian yang memadai dan landasan hukum yang jelas. Akibatnya, manfaat ekonomi program MBG dinilai belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.
Agus juga menyoroti pelaksanaan MBG yang dinilai membuka peluang bagi vendor besar dari perkotaan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Kondisi ini, menurutnya, berisiko menggeser tujuan program untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal.
“Karena tidak ada landasan studi yang jelas dan landasan peraturan hukum yang jelas, yang muncul adalah kemiskinan desa dan pengayaan vendor besar di kota,” ujarnya.
Karena itu, Agus mengusulkan agar pemerintah menghentikan program MBG dan menyerahkan penyediaan makanan kepada sekolah, orang tua murid, serta kantin sekolah. Ia menilai, mekanisme tersebut dapat membuat makanan lebih segar, sehat, dan mudah diawasi.
Sebelumnya, Agus mengaku telah mengusulkan moratorium MBG sejak awal 2025. Ia meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari landasan hukum hingga mitigasi berbagai persoalan di lapangan.
Ia juga mempertanyakan belum terdengarnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program tersebut. Karena usulan moratorium tidak dijalankan, Agus kini mendorong penghentian MBG sebagai solusi yang dinilainya lebih tegas.(Bes).
