Matanurani, Jakarta – Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan fungsi pengawasan DPR pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 akan difokuskan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
Mulai dari keselamatan transportasi, pengawasan lembaga pendidikan berasrama, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam pidatonya pada Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Puan mengatakan DPR akan mendorong pemerintah menyelesaikan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).
Salah satu fokus utama pengawasan DPR adalah evaluasi dan audit terhadap sistem serta infrastruktur transportasi darat, guna menjamin keselamatan masyarakat. Selain itu, DPR juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.
Puan juga menyoroti pentingnya optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik. Menurutnya, integrasi layanan berbasis data digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang hukum dan keamanan, DPR akan mengawasi penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif, sekaligus mendorong pemberian sanksi tegas kepada aparat penegak hukum yang melanggar etika profesi.
Tak hanya itu, DPR juga akan memberi perhatian terhadap keseimbangan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. Pengawasan juga diarahkan pada percepatan penerapan praktik keberlanjutan di BUMN, guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Pembangunan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan juga menjadi perhatian DPR,” ujar Puan.
Di sektor sosial, DPR akan mengawasi lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, termasuk lembaga pendidikan berasrama. DPR juga akan memastikan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual berjalan maksimal.
Selain itu, DPR akan mengevaluasi penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran, serta pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes.
Dalam bidang energi dan ekonomi, DPR menyoroti perlunya tambahan kuota BBM dan LPG di daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM.
Penguatan nilai tukar rupiah serta kesiapan pemerintah menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik juga masuk agenda pengawasan parlemen. (Aku).
