Oleh : Dr. Ir. S Benny Pasaribu, MEc.
SISTEM ekonomi yang berbasis pasar bebas dengan World Trade Organization (WTO) maka korupsi akan sulit diberantas. Sistem ini akan menciptakan oligarki dan konglomerasi serta pemerintahan yang korup. Indonesia sudah lama terjebak dalam sistem ini.
Pertumbuhan ekonomi didorong oleh masuknya penanaman modal dan tenaga kerja banyak. Sejarah Indonesia sejak tahun 1967, PMA dan PMDN serta teknologi mengalir masuk. Sampai saat inipun terus mengandalkan kedua variabel ini.
Sumber pertumbuhan bukan dari efisiensi. Kekuatan modal atau kapital menjadi sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor Sumber Daya Alam (SDA) . Sedikit di bidang pertanian seperti sawit dan perkebunan lainnya. Itupun karena dari awal Sawit didukung oleh infrastruktur laboratorium dan Litbang seperti RISPA atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
Aliran modal ke sektor manufaktur sangat sedikit, hanya di bidang tertentu seperti di industri manufaktur tekstil dan barang konsumsi lainnya.
Memang PMA dari Amerika Serikat, Eropa, dan China memasukkan modalnya cukup besar di Indonesia tapi di sektor sumberdaya alam, seperti emas, nikel, batubara, dan sebagainya. Mereka tidak tertarik membangun industri di bidang lain karena mereka tidak punya SDA sebanyak di Indonesia. Pertanyaannya, apakah laboratorium dan litbangnya ikut berkembang? Jawabnya tidak ada.
Sumber pertumbuhan bukan dari efisiensi. Malah kebocoran ada dimana mana, termasuk di fiskal, moneter perbankan, investasi dan perdagangan. Sebagian impor barang jadi merupakan kebocoran ekonomi.
Kebijakan tarif mengurangi korupsi, kuota justru mendorong korupsi, pencari rente, dan sumber malapetaka terhadap kedaulatan. Hasil ekspor disimpan di luar negeri.
Rasio investasi terhadap pertumbuhan atau Incremental Capital Output Rasio (ICOR) Indonesia terus meningkat hingga di atas 6 yang berarti makin tidak efisien.
Kebocoran akibat korupsi juga sangat besar. Prof Soemitro Joyohadikusumo pernah mengatakan kebocoran ekonomi mencapai 30 persen. Kedalaman sistem keuangan Indonesia juga makin dangkal jika diukur dengan rasio M2 terhadap PDB.
Beberapa tahun terakhir memang naik dari 40% sampai sekitar 60% lebih. Bandingkan dengan Filipina yang mencapai sekitar 90% dan Vietnam di atas 100%. Pertumbuhannya juga agak lambat. Artinya, uang beredar M2 sangat kecil relatif terhadap PDB.
Indikasinya, dana pihak ketiga di perbankan kita mengalami kebocoran karena banyak pengusaha menempatkan dana di luar negeri, kurang percaya terhadap perbankan Indonesia.
Banyak pengamat ekonomi memperkirakan jumlah dana yang ditempatkan diluar negeri hingga mencapai ratusan triliun USD.
Kebocoran di bidang hukum, perdagangan illegal, dan lingkungan hidup juga sangat sangat besar. Dana yang beredar di kantong mafia hukum, pencurian kekayaan alam, dan kerusakan lingkungan hidup bisa mencapai rubuan triliun Rupiah.
Laut dipagar, kasus timah di Bangka Belitung, pencurian ikan dan produk kelautan, hutan, dan SDA lainnya seolah tanpa pengawasan, tanpa pemeliharaan, bahkan tanpa pemerintah. Sayangnya belum ada lembaga yang berani menghitung kebocoran di multisektor ini.
Bangsa kita juga semakin terjebak pada kehidupan konsumerisme dan bahkan hedonisme, memamerkan harta dan kemewahan tanpa rasa empati. Barang Impor membanjiri pasar domestik dan kehidupan masyarakat.
Ikhtiar membangun kedaulatan pangan dan energi terasa makin sulit dicapai karena produksi dalam negeri selalu defisit dibanding kebutuhan konsumsi. Memang ada beberapa komoditas yg surplus seperti CPO, Batubara, Nikel, gas dsb, namun terasa defisit dan langka di domestik karena kebanyakan ekspor yang hasilnya disimpan pula di luar negeri. Ini jelas double zeopardy.
Kebocoran moral juga terjadi akibat judi online dan narkoba. Inipun sangat parah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kebocoran demi kebocoran yang makin parah hingga akhir- akhir ini.
Dampak kebocoran ini bagi masyarakat yang utama adalah pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, dan kemiskinan yang makin marak. Inflasi yang rendah dan bahkan deflasi adalah gambaran dan konsekuensi dari pendapatan masyarakat yang terus melorot.
Penghematan APBN memang perlu tapi tidak terlalu signifikan bagi ekonomi Indonesia.
Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Kita harus kerja keras mencari solusi out of the box. Dibutuhkan pemerintahan, Presiden dan Kabinet yang tangguh, jujur, berintegritas, berani, kapabel, konsisten dan konsekwen. Kebocoran multisektor ini harus diberantas. Korupsi, konsumerisme dan hedonisme harus terus menerus diberantas. Negara tidak boleh gagal atau kalah. Kebocoran pasti bisa diatasi.
Kebijakan fiskal, moneter, perbankan, investasi, dan perdagangan harus direform, tidak hanya dengan digitalisasi tapi dengan penempatan talent dan pejabat yang berintegritas, jujur, dan kapabel. Pembangunan infrastruktur memang penting tapi kali ini yang lebih penting adalah pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. *Percuma saja pertumbuhan tinggi tapi tidak ikut masyarakat banyak menikmatinya*.
Kebocoran ekonomi jika tidak ditangani serius maka pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 8%. Jenderal Prabowo adalah tepat waktu menjadi Presiden. Masyarakat menunggu gebrakannya mengurangi kebocoran secara signifikan dengan platform Astacitanya. Setidaknya, pidatonya di berbagai acara menaruh harapan bagi masyarakat bahwa akan ada sinar terang bagi kemajuan kehidupan rakyat. SEMOGA.
Penulis adalah Penasehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI
