Matanurani, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan industri pasar modal Indonesia yang telah memasuki usia 40 tahun makin matang dan siap menghadapi persaingan serta tantangan global.
“Dengan dukungan infrastruktur yang lebih mumpuni, kinerja emiten positif, regulator, dan seluruh insan Pasar Modal Indonesia, saya meyakini kita mampu melesat menjadi salah satu pasar modal yang terbaik di dunia,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso dalam sambutan peringatan HUT Ke-40 Pasar Modal Indonesia bertema “Langkah Baru Kedewasaan Pasar Modal” di Jakarta, Minggu (13/8).
Ia pun mengharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih merasakan dampak positif pasar modal.
Dalam kesempatan itu, Wimboh mengatakan bahwa pada 1977 posisi indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 98,00 poin, sementara per 11 Agustus 2017, sudah berada di level 5.766,13, atau meningkat lebih dari 5.000 persen.
Sementara itu, lanjut dia, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia pada tahun 1977 sebesar Rp2,73 miliar, sedangkan per 11 Agustus 2017 telah mencapai Rp6.319,55 triliun.
“Pada saat itu mungkin tidak terbayangkan oleh kita bahwa pasar modal Indonesia akan berkembang sedemikian pesat, bahkan saat ini pasar modal kita mulai disejajarkan dengan beberapa negara maju, baik di kawasan ASEAN maupun dunia,” katanya.
Ia menuturkan, industri pasar modal Indonesia saat ini juga sudah menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, baik lokal maupun asing.
Wimboh mengatakan bahwa pasar modal Indonesia juga sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang yang penting bagi dunia usaha dan juga pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, khususnya infrastruktur di tengah mulai terbatasnya pembiayaan dari sektor perbankan.
“Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan berbagai sarana infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan bandara yang semuanya tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit,” katanya.
Jika keseluruhan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut mengandalkan APBN, menurut dia, tentunya tidak akan mencukupi. APBN yang tersedia dalam lima tahun diperkirakan hanya Rp1.500 triliun, sementara kebutuhan pembangunan diperkirakan lebih dari Rp5.000 triliun.
Untuk memperoleh tambahan dana pembangunan infrastruktur itu, Wimboh menyebutkan salah satu strategi yang saat ini dipilih adalah melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan di sektor pasar modal, mulai dari instrumen konvensional, seperti saham dan obligasi.
“Selain saham dan obligasi, instrumen investasi turunannya, seperti Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DEIRE), baik konvensional maupun Syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Reksa Dana Target Waktu, Dana Investasi Multi Aset berbentuk KIK,” jelasnya.(Ant).
