Matanurani, Jakarta – Masalah beras nasional dinilai harus ditangani secara serius lantaran berbedanya data impor, produksi beras dalam negeri, hingga dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani.
Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, masalah perberasan bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional.
Menurutnya sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng auditor negara atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek program beras di Kementerian Pertanian.
“Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini,” ujar Uchok akhir pekan kemarin.
Ia mendesakkan KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.
“KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan,” tuturnya.
Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. “Kalau program bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, berarti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh,” ujarnya. (Smn).
