Matanurani, Jakarta – Akses para petani terhadap layanan keuangan perlu terus ditingkatkan. Salah satunya dengan pembentukan koperasi tani di masing-masing daerah.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu mengatakan, meski pun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akses petani ke layanan keuangan terus ditingkatkan, namun masih di bawah era Orde Baru.
”Sekarang relatif ada peningkatan. Tetapi sejak reformasi jauh menurun, tidak sistem keuangan untuk petani,” ujar Benny dalam Workshop Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Peningkatan Akses terhadap Bundling Layanan Keuangan dan Nonkeuangan di Jakarta, Senin (20/8).
Benny mengungkapkan, pada masa Orde Baru, ada program yang khusus difokuskan untuk sektor pertanian seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas).
Sementara, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini dinilai belum optimal memberikan layanan kepada petani.
“Sepanjang orde baru ada yang namanya Bimas Inmas, KUT. Itu sistem keuangannya dikaitkan dari proses produksi hingga pemasaran, jadi mulai persiapan lahan, petani sudah ada kepastian bibitnya, biaya pengolahan, penanaman dan sebagainya pasti tidak kekurangan biaya,” ujar Benny.
“Dan sampai di pemasaran sudah ada yang beli produknya. Kalau harganya di bawah harga dasar, pasti Bulog yang beli dan itu Bulog membeli lewat koperasi. Sehingga petani bertransaksinya hanya dengan koperasi saja,” tambah Benny.
Oleh sebab itu, lanjut Benny, agar petani bisa mendapatkan layanan keuangan yang lebih besar, pemerintah harus mendorong terbentuknya koperasi tani di masing-masing daerah. Dengan ada koperasi, petani berpeluang lebih besar untuk mendapatkan layanan keuangan.
“Kalau pun dana harus disediakan, tetapi risiko yang dihadapi petani harus dijaga. Mitigasi risiko ini yang harusnya didekati dengan sistem, dengan mengefektifkan mantri tani dan koperasi. Di berbagai negara yang berhasil meningkatkan pertanian itu lembaganya koperasi,” pungkas Benny.(Lip).
