Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama para menteri di Kabinet Kerja guna membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kantor Presiden Jakarta.
Dalam arahannya, Kepala Negara meminta jajarannya memaparkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) guna membahas RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut.
“Hari ini kita akan membahas mengenai RUU tentang Konservasi Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan RUU inisiatif dari DPR. Sebelum mendengarkan paparan DIM yang akan menjadi posisi pemerintah terkait RUU ini, saya ingin tekankan bahwa yang menjadi pegangan kita dalam setiap pembahasan UU adalah konstitusi kita yaitu UU Dasar 1945,” kata Jokowi, Rabu (4/4).
Jokowi menjelaskan, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, mencegah bila UU tersebut telah disahkan tidak akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dengan demikian setiap RUU, termasuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya tidak boleh bertentangan dari UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama. Jangan sampai nantinya setelah menjadi UU justru bolak balik di judicial riview di MK,” jelasnya.
Ia berharap, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut dapat disusun dengan visioner. Sehingga, UU ini akan menjadi nilai tambah dalam kemajuan bangsa.
“Dan terkait dengan RUU inisitif DPR ini, saya minta untuk melihatnya secara visioner, melihat ke depan dan melihat apa nilai tambah bagi kemajuan negara ini,” tandasnya.(Oke).
