Matanurani, Jakarta – Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) meninjau kembali fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferens (GSP) terhadap 124 produk Indonesia, mendapat perhatian serius pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (9/7) memanggil para pembantunya untuk rapat terbatas (ratas) mengenai strategi dan kebijakan menghadapi ketidakpastian perekonomian global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Adapun Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, usai ratas kemudian menggelar jumpa pers. Dikutip dari laman setkab.go.id, Menperin Airlangga mengatakan, pokok bahasan dalam ratas tersebut, bagaimana memperkuat perekonomian nasional. Serta memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi ini bisa dijaga. Kemudian, bagaimana meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor. Juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat.
“Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa kita melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor,” ujar Menperin Airlangga Hartarto, Senin (9/7).
Selain itu, pemerintah juga melakukan jaminan terhadap bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Kemudian memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan. Sementara terkait dengan investasi, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik. Juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah.
“Terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelas Airlangga. Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yaitu pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan. “Termasuk di antaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Termasuk korporasi-korporasi seperti Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkap Airlangga.
Ditambahkan Menperin, dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen.
“Jadi itu akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” terang Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan sektor pariwisata. Akan ada pengembangan airport. “Kemudian juga untuk pengembangan low cost carrier, sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot,” pungkasnya. (Ind).
