Oleh: Eko Handoko Hasian
BERAS adalah sumber energi utama bagi rakyat Indonesia. Dan konsumsi beras dan nasi sudah menjadi budaya di negeri kita. Itu sebabnya Indonesia tercatat sebagai negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia.
Terkait perberasan nasional belakangan muncul perdebatan baik yang pro maupun kontra tentang kebijakan impor beras.
Sesungguhnya data yang menjadi acuan dalam membuat kebijakan perberasan acapkali rancu di mata awam karena data dari kementerian pertanian menyebutkan Indonesia sudah swasembada pangan, dilain pihak kementerian perdagangan tetap melakukan impor karena stok beras nasional yang tidak mencukupi. Bulog juga berpendapat stok beras sekarang lebih dari cukup. Apa sebenarnya latar belakang kebijakan impor beras ini? Dan mengapa kebijakan impor beras sangat penting?.
1.Dalam menghadapi musim kemarau biasanya yang terjadi adalah penurunan jumlah panen dan hal ini merupakan keniscayaan yang sering terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia.
2. Kemudian Petani padi terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan jumlah tanam padi mereka dalam setahun karena faktor teknis dan geografis, 1x setahun (IP 1). 2x setahun (IP2) dan 3x setahun (IP3).
Dan pada akhir tahun musim kemarau biasanya dimanfaatkan petani untuk menanam padi jagung atau palawija karena kekurangan air. Jadi di akhir tahun trend hasil panen padi pasti akan menurun.
3.Beras merupakan kebutuhan pokok dan faktor utama dalam menciptakan inflasi di Indonesia. Jika pemerintah gagal mengadakan tindakan preventif maka risikonya sangat besar terhadap inflasi dan akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Sekarang mari kita lihat kebutuhan beras nasional pertahun adalah sekitar 34 juta ton (2018). Mari kita bandingkan dengan jumlah impor beras nasional 2018 yaitu 2 juta ton. Maka persentase impor beras terhadap kebutuhan beras nasional 2018 baru hanya 6 persen.
Terkait dengan hal diatas dan di tengah tahun politik yang sedang hangat di akhir tahun 2018 ini, seyogyanya masyarakat tidak terprovokasi dengan isu pro dan kontra impor beras ini. Semua pihak baik Kemendag, Kementan maupun Bulog dan Stakeholder lainnya sebaiknya sama- sama fokus dan bekerja profesional atas tugas pokok dan fungsinya masing -masing. Masyarakat dan petani pada umumnya akan ikut mendukung setiap kebijakan pemerintah demi terciptanya ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan Indonesia.
Penulis aktif di Komite Ekspor Impor DPN HKTI, Praktisi dan pengamat pertanian
