Home News Pemerintah Diminta Tak Mengalah Soal Tarif Bea Keluar Freeport

Pemerintah Diminta Tak Mengalah Soal Tarif Bea Keluar Freeport

0
SHARE

Matanurani, Jakarta -. Pemerintah Indonesia diminta konsisten dan tidak mengalah terkait negosiasi penerapan tarif bea keluar ekspor PT Freeport Indonesia (PTFI).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengungkapkan, penerapan tarif bea keluar yang baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2023 merupakan konsekuensi dari relaksasi ekspor yang diterima PT Freeport Indonesia.

Bisman menjelaskan, jika dasar pertimbangan Freeport Indonesia adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disepakati pada 2018 silam, maka ketentuan itu menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun, UU Minerba kemudian diubah dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam beleid terbaru ini, Pasal 170A  tertulis bahwa penjualan produk mineral logam tertentu yang belum di murni kan hanya bisa dilakukan 3 tahun sejak UU berlaku.

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral terhitung tiga tahun sejak aturan diterbitkan. Maka, seluruh kewajiban harus tuntas pada Juni 2023.

“IUPK itu kan izin, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau izin itu harus tunduk dengan peraturan Undang-Undang,” kata Bisman kepada Kontan, Selasa (8/8).

Menurutnya, jika kemudian dalam klausul IUPK terdapat ketentuan bahwa tarif bea keluar tidak diberlakukan jika smelter telah mencapai tahapan 50% maka harus dicermati bahwa proses perampungan smelter seharusnya tuntas dalam tiga tahun pasa UU Nomor 3/2020 berlaku.

Bisman menambahkan, di tengah ketentuan soal larangan ekspor sejumlah komoditas mineral, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan perpanjangan izin ekspor bagi sejumlah perusahaan mineral hingga Mei 2024 termasuk untuk PT Freeport Indonesia.

“Konsekuensi diperbolehkannya ekspor maka keluarlah PMK yang baru itu. Aslinya kan gak boleh ekspor, nah kalau boleh ekspor ya (harus) bayar tarif bea keluar,” sambung Bisman.(Ktn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here