Matanurani, Jakarta – Masuk tahun politik, menteri yang berasal dari kalangan politisi mulai gencar melakukan berbagai manuver untuk mendapatkan simpati dan citra baik dari rakyat. Tak pelak, hal ini membuat kerja menteri jadi terbengkalai.
Dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan pada Senin (3/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti anggota kabinetnya untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada persaingan politik.
“Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah jadi terhambat,” ujar Jokowi dikutip Senin (10/7).
Jokowi bilang, bahwa situasi yang akan dihadapi pada paruh kedua tahun 2022 tidak mudah. Kondisi global akibat ketegangan geopolitik masih tinggi. Para menteri dan pimpinan lembaga pun harus mengutamakan program pemerintah.
Jokowi meminta agar belanja APBN dan APBN Tahun Anggaran 2023 harus fokus terhadap belanja barang dan modal dalam negeri. Juga memastikan agar bantuan sosial (bansos) bisa disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kekesalan Jokowi memang cukup mendasar, sebab realisasi belanja negara dalam APBN semester I-2023 masih relatif rendah yakni Rp 1.254,7 triliun atau baru mencapai 41% dari pagu yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Realisasi belanja pemerintah hingga semester I-2023 hanya tumbuh 0,9% dibandingkan dengan realisasi belanja semester I-2022. Pertumbuhan belanja negara ini sangat rendah dibandingkan dengan tren pertumbuhan belanja semester I di periode-periode sebelumnya.
Di mana pada semester I-2022 realisasi belanja negara mampu tumbuh 6,3% secara tahunan (year on year/yo). Bahkan realisasi belanja di masa sebelum pandemi atau semester I-2019 mampu tumbuh 9,6% secara tahunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut, bahwa pada semester I-2023, APBN tercatat surplus Rp 152,3 triliun. Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara yang sebesar Rp 1.4079 triliun serta belanja negara yang mencapai Rp 1.254,7 triliun pada Januari-Juni 2023.
Apakah surplus APBN hingga semester I-2023 tersebut pertanda baik untuk ekonomi Indonesia?
Ekonom Senior sekaligus Menteri Keuangan (periode 2013-2014) Muhammad Chatib Basri mengungkapkan, surplus APBN hingga semester I-2023 justru mencerminkan sebenarnya tidak banyak anggaran yang dibelanjakan pemerintah untuk masyarakat.
“Pemerintah bicara fiskal surplus. Tapi, itu sebetulnya cerminan pemerintah tidak belanja,” jelas Chatib, Jumat (7/7).
“Kenapa fiskal terjadi surplus, artinya penerimaan pajak lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan. Kalau pemerintah surplus, itu sungguh kontraksi, karena yang ditarik dari masyarakat lebih banyak dibandingkan yang di spend (dikeluarkan) pemerintah melalui belanja,” pungkas Chatib.(Cnb)
