Home Nasional Tindakan KPU terhadap OSO Bertentangan dengan Perundang-undangan

Tindakan KPU terhadap OSO Bertentangan dengan Perundang-undangan

0
SHARE
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Matanurani, Jakarta  – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus,SH menilai pembangkangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Putusan PTUN Jakarta yang bersifat final dan mengikat, terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU terhadap OSO, akan menjadi preseden buruk dalam sistim penegakan hukum dan demokrasi.

“Sikap bangkang KPU yang kalah perkara karena terbukti keputusannya yang mencoret nama OSO dalam daftar Caleg Tetap DPD RI sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” kata Petrus Salestinus melalui siaran pers Rabu (26/12).

Lebih lanjut Petrus menuturkan apapun alasannya, ketika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, telah berkekuatan hukum tetap, apalagi putusan itu bersifat final dan mengikat, maka KPU atau siapapun tidak lagi mempunyai pilihan lain selain harus tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan PTUN itu.

“Oleh karena itu, Ketua Pengadilan TUN Jakarta, sesuai dengan kewenangannya (pasal 119 UU Peratun), wajib hukumnya untuk mengawasi pelaksanaan putusannya dan memberikan teguran keras kepada KPU RI, agar secara sukarela segera melaksanakan isi putusan PTUN yaitu mencantumkan kembali nama OSO dalam DCT Calon Perseorangan Anggota DPD, pemilu 2019,” ujarnya.

Sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final and binding, maka KPU seharusnya sudah melaksanakan putusannya itu dalam tiga hari setelah putusan diucapkan tanpa harus dilakukan upaya paksa.

“Namun kenyataannya sikap KPU masih menunda-nunda bahkan menarik pihak laur mencari dukungan hanya sekedar melawan prinsip kepastian hukum yang sudah dimiliki OSO.

“Sikap KPU melakukan konsultasi dengan MK sekedar untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta, patut disesalkan, karena MK juga mendorong KPU untuk melanggar hukum,” jelasnya.

Padahal secara hirarki KPU bukanlah bawahan MK, begitu pula PTUN bukanlah bawahan MK, karena itu konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan MK harus dipandang sebagai sebuah “grand design” dan konspirasi untuk menjatuhkan lembaga DPD RI.

Menodai Nawacita di bidang hukum apalagi mengadu domba antara MK dengan MA, karena yang dikonsultasikan itu adalah putusan MA dan PTUN Jakarta yang telah memenangkan OSO dan sudah memperoleh kepastian hukum, terlebih-lebih MA dan PTUN tidak memiliki hubungan secara hirarkis dengan MK.

Petrus juga mengatakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya memberikan teguran keras kepada KPU, karena telah menunda-nunda pelaksanaan putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat untuk mencantumkan kembali nama OSO ke dalam DCT pada pemilu 2019.

“Namun kenyataannya hingga bulan kedua sejak putusan PTUN Jakarta diucapkan, KPU belum mau melaksanakan isi putusan dimaksud, malahan KPU kesana kemari mencari dukungan atas sikap bangkangnya terhadap Putusan PTUN Jakarta. Ini jelas merupakan pelanggaran Etika dan Hukum oleh Penyelenggara Pemilu yang menjadi wewenang DKPP dan Penegak Hukum untuk melakukan penindakan,” pungkasnya.

Sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses demokratisasi, KPU berada pada posisi tidak punya pilihan lain selain harus melaksanakan putusan PTUN tanpa ada syarat apapun, karena putusan PTUN itu sudah mengandung aspek kepastian hukum dan kepentingan publik, bukan kepentingan privat (OSO).

KPU seharusnya memberikan keteladanan kepada semua Penyelenggara Negara akan sikap patuh terhadap putusan PTUN yang telah final dan mengikat. Kesadaran hukum publik memahami bahwa sikap tidak patuh terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah pembangkangan terhadap prinsip negara hukum oleh Institusi negara yang sangat strategis, yaitu KPU.(Jpu).