Matanurani, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyoroti kebijakan stimulus pemerintah selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah. Sementara, kelompok masyarakat kelas menengah luput dari perhatian, padahal mereka juga terdampak dan merupakan kontributor pajak terbesar.
Kebijakan stimulus yang ada hanya mendorong konsumsi rumah tangga miskin. Padahal, rumah tangga kelas menengah juga kesulitan. Mereka ini pembayar pajak terbesar, tapi tidak mendapat insentif,” ujar Esther dikutip Rabu (4/6).
Menurut Esther, kebutuhan masyarakat kelas menengah berbeda dengan kelas bawah. Mereka tidak memerlukan bantuan sosial (bansos), melainkan bantuan berupa subsidi layanan atau kebijakan fiskal yang meringankan beban biaya hidup.
“Yang mereka butuhkan adalah jasa, seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka dibebani cicilan kredit, iuran pengelolaan lingkungan (IPL), dan bunga pinjaman. Suku bunga Indonesia pun lebih tinggi dari banyak negara lain. Mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi bunga atau aturan yang menekan net interest margin,” jelasnya.
Diketahui, data ekonomi dalam negeri menunjukkan adanya perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37% secara month to month (mtm), sementara surplus neraca perdagangan menyusut menjadi hanya US$ 150 juta, angka terendah dalam lima tahun terakhir.
Perlambatan ini berdampak serius terhadap dunia kerja. Hingga pertengahan Maret 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 26.455 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat angka lebih tinggi, yakni mencapai 73.992 kasus.
Esther menyayangkan kebijakan pemerintah yang bersifat kontraktif dan justru memperparah gelombang PHK. Menurutnya, industri membutuhkan stimulus yang mendukung investasi agar tidak terpaksa melakukan efisiensi lewat PHK.
“Industri saat ini butuh dorongan kebijakan yang pro-investasi. Tanpa itu, perusahaan memilih efisiensi dengan cara memangkas tenaga kerja,” ucap dia.
Sebagai ekonom, Esther berharap ke depan pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ekspansif, guna mengangkat kembali daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh. (Bes).
