Matanurani, Jakarta – Ambil alih polemik pemindahan kuasa empat pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) dianggap sebagai bentuk ketegasan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, langkah Presiden Prabowo tersebut bertujuan untuk mencegah disintegrasi bangsa.
“Kepmendagri harus dicegah oleh Prabowo karena semestinya ada pelaporan terlebih dahulu ke presiden,” kata Hari dikutip Senin (16/6).
Ia menilai, jika Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 300.2.2-2138/2025 terkait pemindahan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumut ke luar tanpa konsultasi ke presiden, maka bisa dimaknai sebagai cara Tito memecah belah kesolidan Kabinet Merah Putih (KMP).
Presiden Prabowo tentu tanggap dan tidak menginginkan hal itu terjadi. Menurutnya, salah satu ketegasan Prabowo ialah dengan mengambil alih polemik ini.
“Ini bentuk ketegasan Prabowo di dalam KMP untuk mengambil alih polemik pemindahan kuasa empat pulau Aceh ke Sumut,” pungkas Hari.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa batas wilayah yang melibatkan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Hal tersebut disampaikan Dasco usai melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (15/6). (Rmo).
