Matanurani, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota atas keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat Kebijakan Publik berpendapat keputusan tersebut merupakan langkah politis dan kurang melibatkan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mendapat keputusan rakyat tidak hanya berdasarkan keputusan DPR, yang menurutnya, masih mewakili keputusan kelompok tertentu.
“Jadi seharusnya ada sejumlah aplikasi atau sesuatu untuk menampung pendapat masyarakat, jika itu keputusan rakyat. Ada jejak pendapat yang kaitannya apakah kita urgen memindahkan ibu kota. Jadi DPR di sana hanya menguatkan. Masalahnya di Indonesia hampir semua keputusan adalah politis,” kata Trubus dikutip, Kamis (26/9).
Dia bercerita bagaimana kepentingan kelompok atau seseorang merugikan Indonesia saat pemerintah memutuskan melepaskan Timor Leste. Menurutnya, hal itu tidak boleh terulang kembali pada era Jokowi. (Bis).
