Pemenang Pilkada Diminta Jamin Kepastian Investasi

Matanurani, Jakarta –  Kebijakan daerah berpotensi mengalami perubahan pasca Pilkada secara serentak. Para kepala daerah baru diharapkan tidak membuat peraturan yang menyulitkan investasi.

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira Adhinegara menyerukan kepada para pemenang pemi­lihan kepala daerah (Pilkada) tidak membuat regulasi yang memicu ketidakpastian hukum, terutama terkait perizinan dan in­vestasi. Menurutnya, para inves­tor sejatinya lebih mencemaskan masalah kepastian hukum ketim­bang proses penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

“Suhu politik memang mem­buat investor khawatir. Tetapi mereka lebih takut ketidakpas­tian kebijakan. Bisa dibayang­kan ada 171 pilkada secara serentak. Berapa banyak Perda baru akan muncul? Masalah itu jauh lebih berbahaya karena bisa menghambat investasi,” ujar Bhima, kemarin.

Bhima menuturkan, tantangan ketidakpastian hukum merupa­kan hal penting yang harus men­jadi perhatian serius pemerintah pusat pasca Pilkada. Apalagi, saat ini masih banyak peraturan yang belum sinkron antara pusat dan daerah.

Bhima berharap, pemerintah memberikan saksi tegas kepada daerah yang mempersulit in­vestor. Hal ini bisa dilakukan melalui instrumen anggaran. Misalnya, menghentikan semen­tara pemberian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam beberapa waktu.

Saat ditanya mengenai suhu politik tingkat nasional, Bhima memandang masih terkendali, tidak sampai berdampak signifi­kan terhadap investasi.

Bhima menerangkan, gen­carnya kritik yang disampaikan kelompok oposisi mengenai kinerja perekonomian tidak akan ditelan mentah-mentah para investor. “Misalnya kritik soal utang. Para investor kan memiliki tim dan ahli yang bisa menggali data,”  terangnya.

Bhima menyarankan pemerintah untuk tidak panik dengan kritik yang makin kencang. Cukup dijawab saja dengan data-data dimiliki pemerintah. Menurutnya, banyaknya kritik justru bagus sebagai sarana check and balances.

Soal utang, Bhima menam­bahkan, pihaknya tidak mau memperdebatkan besaran nomi­nalnya yang kini terus membe­sar, tetapi pada produktivitasnya. “Untuk mengukurnya bisa pakai DSR (debt to service ratio). Sekarang kita di atas 25 persen lewat ambang batas aman DSR menurut IMF. Ya saran saya pe­merintah harus hati-hati. Apalagi defisit perdagangan sudah terjadi 4 kali dalam 5 bulan terakhir,” jelasnya. (Rmo).