Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak menampik harga gas industri yang masih tinggi sehingga dikeluhkan oleh pelaku usaha di sektor perindustrian.
“Ada sejumlah industri yang cukup banyak terpengaruh oleh tingginya harga gas, merasa competitiveness (daya saing mereka) terpengaruh,” jelasnya di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).
Dalam konferensi pers yang membahas kinerja tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut, Darmin menyampaikan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi tingginya harga gas industri.
“Persoalan gas ini semestinya Kementerian ESDM. Tapi dari data yang ada memang gas ini sangat bervariasi harganya, tergantung pada waktu dia dieksploitasi, cost-nya seperti apa dia keluarnya. Apalagi berbeda-beda lagi untuk marketing ada macam-macam,” jelasnya.
Darmin pun heran mengapa rentang harga gas terpaut lebar. Hal itu membuat harga gas sulit untuk dipukul rata. Misalnya, harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.
“Gas ke Sei Mangkei kami sudah bahas panjang lebar akhirnya hanya bisa turun dari USD13,5 (per mmbtu), jadi hanya USD10 (per mmbtu), padahal diminta hanya USD9 (mmbtu). Ya pasti teriak-teriak terus dia,” ujar Darmin.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa SKK Migas dan Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi. Pasalnya, menurut Darmin, mereka memiliki wewenang untuk mengecek cost yang digelontorkan untuk menghasilkan gas.
“Saya kemarin-kemarin tanyakan ke Jonan solusinya apa Sei Mangkei. Boleh enggak impor? Ya memang agak ironis kita ada gas. Kalau bawa dari Sei Mangkei ceritanya agak beda. Kayaknya salah satu yang kami sarankan adalah itu. Kalau dia di atas yang dikeluarkan, produksi yang di dalam ya impor saja,” tandasnya.(Oke).
