Matanurani, Sumbawa – Dalam serangkaian kegiatannya Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengunjungi Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/5). Di kecamatan Plampang, Sumbawa Barat itu Moeldoko bertemu dan berdialog dengan sejumlah para petani dalam rangka membantu serta mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi khusunya di daerah Sumbawa. Mulai dari persoalan pupuk, air, bantuan peralatan pertanian, produksi hingga harga hasil panen.
“HKTI telah membangun strategi dan membangun kerja sama dengan PT. M Tani agar petani bisa sejahtera serta tidak terlilit persoalan. Petani Indonesia, khususnya Sumbawa harus sejahtera,” kata Moeldoko.
Dia menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengatasi harga yang kerap anjlok setiap musim panen dan berjanji menyampaikan kesulitan air yang dihadapi petani kepada menteri. “Ini kesempatan yang sangat bagus. Ketika pemerintah tidak pro-petani maka HKTI siap memperjuangkan masalah yang dihadapi petani,” kata Moeldoko.
Tak hanya itu, HKTI juga akan membantu pemerintah membangun tani semesta.
Harapannya, pulau-pulau besar bisa mandiri sehingga pemerintah segera mewujudkan kedaulatan pangan. “Kita semua harus mampu menjadi petani yang kaya, memiliki pabrik pupuk sendiri dan teknologi pertanian yang memadai,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Sekertaris Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Dr Benny Pasaribu mengapresiasi langkah tepat Moeldoko yang rajin turun ke lapangan berdialog dengan para petani. Menurut Benny, dialog dengan para petani akan melahirkan kajian atau solusi out of the box tentang apa yang dialami oleh petani di lapangan. “Kita wajib mendukung pimpinan HKTI sebagai bapak tani, karena harus mengetahui apa saja yang dialami oleh para petani di lapangan. Baru kemudian HKTI melakukan kajian dan solusi out of the box,” kata Benny.
Masalah petani menurut Benny sangat multi dimensi mulai dari hulu sampai pasca panen. Kondisi kehidupan petani pun sangat sulit keluar dari lumpur kemiskinan dan keterbelakangan. Dan ini merupakan bukti bahwa peningkatan produksi dan produktivitas tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani.
Selanjutnya, nilai tukar petani (NTP) hampir stagnan karena hasil panennya tidak cukup membayar semua kebutuhan pokok sehari-hari. Cicilan utang dengan bunga yang tinggi kepada rentenir dan di ikuti pula dengan harga jual panen yang rendah karena masuknya impor dan atau tataniaga yang panjang membuat pendapatan petani tidak cukup untuk ditabung.
“Untuk mengatasi semua ini dibutuhkan kebijakan pertanian yang komprehensif. Hal yang paling jarang dilakukan adalah mendorong industrialisasi pertanian. Kebijakan seperti ini perlu terus diadvokasikan kepada Menteri Pertanian. Sebab, jika bisnis pertanian ditangani biasa-biasa saja dan lambat maka pastilah kita akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Pengambilan kebijakan dan implementasinya harus cepat dan tepat. Teknologi berubah sangat cepat dan persaingan makin ketat. Saya berharap petani segera dipersiapkan menghadapi perubahan yang begitu cepat, termasuk melalui pelatihan/ advokasi seperti di Jerman dan Jepang”, Pungkas Benny. (Simon).
