Matanurani, Jakarta – Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei 2018 lalu tercatat ada pergeseran jumlah Desa Tertinggal, Desa Mandiri, dan Desa Berkembang.
Kepala BPS, Suhariyanto menyampaikan, jumlah Desa Tertinggal kini tercatat 13.232 desa (17,96 persen) atau turun dibanding 2014 sebanyak 19.750 desa (26,81 persen).
Sedangkan Desa Mandiri naik dari 2.894 (3,93 persen) tahun 2014 menjadi 5.559 desa (7,55 persen). Adapun Desa Berkembang juga mengalami peningkatan dari 51.026 desa (69,26 persen) menjadi 54.879 (74,49 persen).
“Hasil Podes 2018 itu menunjukkan keberhasilan pembangunan telah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, khususnya yang menyangkut sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan,” ujar Suhariyanto seperti yang dilansir dari Setkab.go.id pada Jumat (14/12).
Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah meningkatkan jumlah Desa Mandiri sebanyak 2.000 desa, dan mengurangi jumlah Desa Tertinggal hingga 5.000 desa.
Sementara hasil Podes 2018 menunjukkan, Desa Mandiri bertambah 2.665 desa, dan Desa Tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa.
Mengenai sebaran Desa Tertinggal, Kepala BPS menunjukkan data, Provinsi Papua merupakan yang tertinggi (87,12 persen), disusul Papua Barat (82,03 persen), Kalimantan Utara 61,07 persen, dan Maluku 46,42 persen.
Sedangkan sebaran Desa Mandiri paling banyak berada di Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta (40,31 persen), disusul Bali (27,67 persen), Jawa Barat 22,48 persen. Dan Sumatera Barat 20,10 persen.
Indikator Desa Mandiri, Tertinggal dan Berkembang
Mengenai penetapan Desa Mandiri, Tertinggal, dan Berkembang, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan ada beberapa indikator yang digunakan, seperti dimensi pelayanan dasar di antaranya ketersediaan dan akses ke SMU sederajat, dimana jumlah desa yang ada SMU/SMK meningkat 19 persen dari 2014.
Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek (desa yang ada apotek meningkat 54 persen), juga ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit (desa yang ada rumah sakit meningkat 20 persen).
Akses ke bahan bakar lebih mudah (desa yang ada pangkalan/agen LPG meningkat 14 persen). Tempat buang air besar sebagian besar keluarga (desa yang sebagian warganya menggunakan jamban sendiri meningkat 26 persen)
Kemudian akses pengiriman ke pos atau barang (desa yang ada layanan pos meningkat 59 persen) dan waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor Camat (rata-rata 34 menit dari sebelumnya 2014 rata-rata 1 jam 32 menit).(Inf)
