Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan lambatnya proses sekuritisasi proyek-proyek BUMN. Jokowi menanyakan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kesulitan proses sekuritisasi hingga molor sembilan bulan.
Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara pencatatan perdana Kontrak Investasi KolektifEfek Beragun Aset (KIKEBA) MandiriPT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR 01) Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A).
“Sekuritisasi ini sudah saya perintahkan setahun yang lalu Menteri BUMN yang urus sembilan bulan, saya tanya urusan yang ruwet dimana enggak tahu saya tanya belum selesai, belum selesai,” ujar Jokowi di Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta, Kamis (31/8).
Padahal, Jokowi telah memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastruktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta atau yang biasa dikenal sekuritisasi. Kementerian BUMN diminta untuk menjadi seperti pengembang bukan pemilik dengan pola sekuritisasi itu.
“Saya harap setelah telur ini pecah yang lain juga ada tak hanya BUMN tapi swasta juga,” terangnya.
Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat. Selain itu, nantinya jika proyek yang sudah rampung dijual, maka negara akan semakin besar.
“Saya sampaikan BUMN itu selayaknya jadi developer jangan jadi pemilik. Bangun jadi jual. Biar kita miliki kalau bangun tol miliki setiap bulan dapat income senangnya. Bangun 100 jual 150 dapat uang bangun jual lebih panjang lagi tol-nya,” sambungnya.
Tak hanya bagi pemerintah, Jokowi berharap agar perusahaan swasta ikut dalam proses sekuritisasi. Menurutnya, masuknya swasta dalam proses sekuritisasi bisa meningkatkan efisiensi dan investasi ke daerah.(Mer).
