Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus dalam masa terakhir pemerintahannya. Upaya tersebut dilakukan untuk menyiapkan SDM Indonesia dalam menyongsong era perkembangan industri.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azzam mengatakan, untuk merealisasikan cita-cita itu, maka pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk peningkatan keterampilan (skill) pekerja yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Dia menyebut, dana yang dikucurkan pemerintah masih jauh dari perkiraan kebutuhan peningkatan keterampilan pekerja.
“Kalau pemerintah ingin setiap orang dikasih keahlian kita butuh Rp30 triliun tiap tahun sekarang cuma Rp1 triliun,” ujarnya dalam Dialog Ketenagakerjaan Kompetensi dan Jaminan Kerja, di Jakarta, Jumat (4/5).
Selain mengandalkan pendanaan dari dalam negeri, Bob menilai pemerintah bisa memanfaatkan dana investasi sebagai peluang untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Sebab, Indonesia masuk dalam kategori today country sasaran investasi di Asia Tenggara. Indonesia dipandang memiliki potensi untuk berkembang ke depannya.
“Investasi itu akan menambah peluang tenaga kerja, kalau tenaga kerja kita siap tentu kita tidak akan khawatir, tapi masalahnya tenaga kerja itu kita belum siap,” kata dia.
Senada, Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia (INFID) Sugeng Bahagijo menyatakan, pemerintah bisa memanfaatkan skema Skill Development Fund (SDF) sebagai solusi untuk pengembangan keterampilan pekerja.
Skema SDF sendiri adalah dana jangka panjang pengembangan keterampilan dan kompetensi yang bersumber dari APBN dan iuran industri.
“SDF dapat bersumber dari alokasi APBN antara Rp30 triliun-Rp50 triliun, dan iuran industri tidak menambah beban yang ada,” kata dia.
Dia menambahkan, Negara juga perlu hadir dengan cara realokasi 5%-10% dana pendidikan di APBN untuk pengembangan angkatan kerja dan pelatihan vokasi dan pemagangan. Disertai dengan partisipasi industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi pemagangan.
“Saya juga melihat perlunya dukungan alokasi anggaran yang lebih besar kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian dari Rp4 triliun ke Rp10 triliun – Rp15 triliun,” tutup dia.(Oke).
