Matanurani, Jakarta – Hari-hari ini, kalangan warganet betul-betul kritis menyikapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerapkan kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Mengingatkan saja, kebijakan ini merupakan konsekuensi logis dari lahirnya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) di era Presiden Jokowi yang punya nama kecil Mulyono.
Jika benar diterapkannya pada tahun depan, kelompok masyarakat menengah ke bawah pasti akan menjadi korban. Karena, PPN naik menjadi 12 persen ini, berdampak kepada kenaikan harga barang dan jasa.
Belum naik 12 persen saja, daya beli kelas menengah ke bawah sudah ambruk. Terkonfirmasi dari deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024, merosotnya jumlah kelas menengah sebesar 9,5 juta jiwa selama 5 tahun hingga banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Oh iya, bahasan kita kan soal respons warganet di medsos X (dulu twitter) terhadap rencana kenaikan PPN 12 persen di 2015.
Mengutip akun @Ryan_Fighter7, Rabu (20/11/2024), misalnya, menuliskan: “Mulyono dan Mulyani adalah duet penindas rakyat, kalau negara dibiayai dari 80 persen pajak lalu hasil SDA (sumber daya alam) ke mana? PPN 12 persen adalah wajah kebengisan si Jokowi beserta DPR-RI yang hidup dari darah dan keringat rakyat, ke mana semua hasil SDA?
Akun @GMambruk menyampaikan sindirikan kepada mantan Presiden Jokowi. “Selamat Pak Jokowi, uang pensiunnya mau ditambah, sumbernya dari peras rakyat lewat PPN 12 persen.”
Sedangkan akun @TOM5helby, menuliskan: “PPN 12 persen jelas dan pasti sangat membebani rakyat kelas menengah dan kelas bawah. Sementara kelas atas dapat pengampunan pajak. Ironis sekali. Akhirnya Indonesia benar-benar tidak mampu keluar dari jebakan middle income track.”
Tak kalah ngegasnya, akun @NHenryp29864, menuliskan: “Pending dulu Pak Presiden….Kita makan di warung pinggir jalan di Jakarta, Rp10 ribu hanya nasi sama daun singkong rebus sama sambel. Akibat Jokowi suruh Sri Mulyani, warung-warung harus kena PPN12 persen. Dari merdeka baru Presiden Jokowi yang memeras rakyat miskin.”
Ada pula mantan anggota DPR dari PKS, Mulyanto lewat akun @pakmul63, menuliskan: “Sebaiknya pemerintah menunda kenaikan PPN 12 persen. Ekonomi masih lesu. Kelas Menengah melorot. PHK di mana-mana. Industri morat-marit. Pekerjaan formal menyusut. Konsumsi RT akan melorot kalau ini dipaksakan.”
Selanjutnya, mantan anggota Komisi VII DPR yang dikenal vokal itu, menyematkan #TolakPPN12Persen. (Ini).
