Home Nasional Enggan Mundur, OSO Malah Akan Gugat KPU

Enggan Mundur, OSO Malah Akan Gugat KPU

0
SHARE
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Matanurani, Jakarta – Kuasa hukum Oesman Sapata Odang (OSO) Yusril Ihza Mahendra menuturkan kliennya pada dasarnya menolak adanya persyaratan mengundurkan diri dari pengurus partai jika tetap ingin masuk kedalam daftar calon tetap (DCT) pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.

Yusril menuturkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan OSO kedalam DCT sifatnya administratif sehingga sudah seharusnya dijalankan tanpa ada interpretasi lain.

“OSO pada dasarnya menolak, prinsipnya putusan MK, MA dan PTUN tidak bertabrakan dengan yang lain sehingga harus dilaksanakan secara konsisten,” ujarnya seperti dikutip dari tempo, Jumat (14/12).

Ditanya terkait adanya batasan yang diberikan KPU dalam menyerahkan persyaratan tersebut sebelum 21 Desember atau sebelum masa validasi surat suara, dirinya menuturkan hal tersebut sebagai tindakan yang tidak fair.

Atas adanya kebijakan tersebut, pihaknya mengungkapkan akan terus berupaya agar OSO masuk DCT dengan mendorong Bawaslu menginstruksikan KPU menjalankan putusan PTUN. Selain itu dirinya pun akan membawa hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan alasan KPU yang telah melanggar kode etik khususnya dalam hal menindaklanjuti putusan PTUN.

“Jadi, sekarang sedang dipersiapkan juga gugatan baru ke Bawaslu dan kemudian Tata Usaha Negara juga pada akhirnya. Kalau DKPP kan sifatnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner. Itu akan kita lakukan juga,” katanya.

Sebelumnya, KPU telah memberikan surat kepada Partai Hanura untuk meminta Oesman Sapta Odang (OSO) agar mundur dari kepengurusan partai sampai tanggal 21 Desember mendatang jika ingin tetap masuk kedalam DPT. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu tindak lanjut dalam menerapak 3 putusan terkait pencalonan DPD yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dasar tersebut dilakukan atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli. Dalam putusannya, MK memutuskan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana caleg DPD dilarang berasal dari pengurus partai politik. (Mei).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here