Matanurani, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemerataan harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan. Sejak awal perlu direncanakan strategi agar pemerataan jadi target pembangunan.
“Oleh karena itu, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan, tidak lagi hanya sekadar efek pembangunan,” ujar Bambang dalam pernyataannya, Selasa (17/7).
Pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antarwilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia mengalami ketertinggalan meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam. Berbagai upaya untuk mengatasinya masih perlu ditingkatkan lagi.
Dari berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, sebut Bambang ada beberapa kemajuan, seperti rasio ketimpangan atau rasio Indonesia yang terus membaik.
Selain antarwilayah, kata Bambang, ketimpangan juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata.
“Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk,” ungkap dia.
Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju, serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal.
Untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi antarwilayah dan intrawilayah, strategi yang dikedepankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu.
Strategi itu yakni pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.(Kps).
